Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.
Pada RUPTL 2025-2034 tersebut, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik baru mencapai 69,5 Giga Watt (GW).
Pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) mempunyai porsi yang cukup besar. Adapun dari jumlah tersebut, sebesar 42,6 GW atau 61% berasal dari pembangkit EBT serta penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW atau 15%.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa guna menopang pembangkit baru yang mayoritas berasal dari EBT tersebut, pemerintah berencana membangun infrastruktur kelistrikan berupa jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk sebesar 107.950 MVA.
“Kita sudah programkan ini semua EBT, tapi ternyata gak ada jaringan ini masalah besar dan pembangkit listrik EBT ini kata pak Darmo gak bisa dipikul. Maka kita akan bangun 47.758 kms hampir 8.000 km kita bangun jaringan ini proyek besar kabel besi ya printil-printil itu gardu induk 107.950 MVA,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers terkait RUPTL PLN 2025-2034 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, secara regional wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) menyumbang porsi terbesar dalam tambahan kapasitas pembangkit yakni 33,5 GW.
Kemudian disusul oleh Sumatera sebesar 15,1 GW, lalu Sulawesi sebesar 10,4 GW, Kalimantan 5,8 GW, dan kawasan Indonesia Timur (Maluku, Papua, Nusa Tenggara) sebesar 4,7 GW.
“Jadi dilihat contoh Sumatera itu totalnya 15,1 gw agak tinggi ya karena Dirjen (Ketenagalistrikan) orang Sumatera. Ya alasannya sesuai kebutuhan. Dan energi baru 9,5 GW,” katanya.
Dari sisi transmisi listrik, daerah Jawa, Madura, Bali akan dibangun 13.889 kms, Sumatera dan Kalimantan 20.967 kms, dan Sulawesi, Maluku, Papua 12.901 kms.
Sementara dari sisi investasi, untuk pembangkit listrik dibutuhkan Rp 2.133,7 triliun, penyaluran baik transmisi dan gardu induk, serta distribusi dan listrik pedesaan Rp 565,3 triliun, dan lainnya Rp 268,4 triliun.