Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap transparansi fiskal dan arah pembangunan nasional.
“Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan visi fiskal dan ekonomi secara terbuka saja, tetapi juga menyampaikan pesan optimisme di tengah tantangan global dan domestik,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Misbakhun menilai Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah mengandung potensi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap memerlukan kewaspadaan dalam pengelolaan risiko.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 adalah angka yang realistis, dengan catatan adanya konsistensi pelaksanaan program prioritas dan reformasi struktural.
“Kurs rupiah yang dipatok pada Rp16.500 per dolar AS serta yield Surat Utang Negara 10 tahun sebesar 6,9 persen mencerminkan sikap hati-hati pemerintah dalam merespons gejolak pasar global,” kata Misbakhun.
Namun, Misbakhun mengingatkan bahwa tantangan utama tidak hanya pada stabilitas makro, tetapi juga pada masalah struktural seperti produktivitas industri, ketergantungan pada impor pangan dan energi, serta perlunya memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara.
Selain itu, Misbakhun juga menyoroti target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari sebagai indikator penting bagi ketahanan energi.
“Lifting minyak nasional kita saat ini sudah melebihi target APBN 2025, sudah menyentuh 608 ribu barel per hari. Jadi, saya kira target tersebut sangat realistis,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga mengingatkan adanya risiko global berupa perlambatan ekonomi China, dampak kesepakatan tarif impor Indonesia-AS, kenaikan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik serta potensi arus keluar modal dari negara berkembang.
Sementara, di sisi domestik, tantangan meliputi pengendalian inflasi pangan, percepatan hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi digital.
“Pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun harus diimbangi dengan belanja negara yang berkualitas, bukan hanya besar secara nominal agar defisit sekitar 2,4 – 2,6 persen PDB atau Rp638,8 triliun benar-benar produktif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan,” kata Misbakhun.
Misbakhun pun menegaskan komitmennya bahwa DPR RI melalui fungsi anggaran akan mengawal ketat implementasi RAPBN 2026 agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, menjaga stabilitas, dan mendorong kesejahteraan rakyat.
“Kami di Komisi XI akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengawal RAPBN 2026 ini agar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab permasalahan fundamental dan mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global,” tuturnya.