BLOGSPORTS

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengatakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah diusulkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 untuk dibahas di Komisi III DPR RI.

Dia mengungkapkan saat ini Baleg DPR RI sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran.

“Kayaknya kebanyakan, nanti diaturlah perampas aset bagaimana, kayanya lebih pas di Komisi III, kan KUHAP juga di Komisi III, jadi in line begitu,” kata Iman saat rapat evaluasi prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Baleg akan terlalu banyak membahas RUU jika Perampasan Aset juga di Baleg.

Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR RI hanya memiliki sisa 32 hari kerja hingga Desember 2025. Untuk itu, menurut dia, DPR RI pun perlu membentuk sejumlah panitia kerja (panja) tambahan untuk membahas RUU baru.

“Mudah-mudahan dalam 32 hari kita dibikin dua atau tiga Panja, itu lebih efektif agar produk legislasi kita lebih dari segi kualitas maupun kuantitasnya lebih baik,” kata dia.

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan agar RUU tentang Perampasan Aset untuk dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU Perampasan Aset itu diusulkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Sebelumnya, RUU itu masuk pada Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.

“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” kata Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

link slot server thailand

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta melakukan kajian impor bahan bakar minyak (BBM) untuk 2026.

“Silakan melakukan analisis dari masing-masing SPBU swasta, disampaikan surat ke kami, akan kami jadikan kajian untuk kebijakan tahun 2026,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

Laode menegaskan bahwa arahan ihwal impor BBM untuk 2025 sudah jelas, yakni tidak ada impor tambahan untuk pengelola SPBU swasta dan meminta para pengelola SPBU swasta untuk memenuhi kebutuhan BBM mereka dengan melakukan sinkronisasi dengan Pertamina.

Arahan tersebut nantinya ditegaskan lewat surat yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), yang memerintahkan para pengelola SPBU untuk melakukan sinkronisasi.

“Nanti akan ada surat dari saya menyampaikan untuk sinkronisasi. Nanti, di sana (suratnya) ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” kata Laode.

Oleh karena itu, untuk 2026, kajian impor BBM dari SPBU swasta dibutuhkan guna mencegah terulangnya kelangkaan BBM, sebagaimana yang terjadi di Shell dan BP AKR sejak Agustus kemarin.

“Kepada pengusaha, tolong masukannya untuk kami persiapkan kebijakan 2026. Kalau untuk yang sekarang (2025), tolong kita jalankan dulu,” ucap dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor bahan bakar minyak (BBM), merespons kelangkaan bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (BBM) swasta.

Laode menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertamanya menggelar rapat bersama seluruh SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas impor BBM.

Sebagaimana yang dimandatkan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode ingin menyesuaikan impor BBM antara Pertamina dan BBM swasta.

situs slot 88

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memproses sebanyak 72 calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) guna mempercepat penambahan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Koordinator Regional Provinsi Kepulauan Riau Anindita Ayu yang dikonfirmasi dari Natuna, Selasa, mengatakan 72 calon SPPG tersebut tersebar di lima kabupaten dan dua kota, yakni Kabupaten Natuna, Bintan, Lingga, Anambas, dan Karimun, serta Kota Batam dan Tanjungpinang.

SPPG merupakan lokasi atau dapur yang memproduksi dan menyiapkan makanan bergizi untuk para penerima manfaat program MBG.

“Saat ini ada 72 unit SPPG dalam proses pembangunan,” ucap Anindita.

Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat 10 calon SPPG di Kabupaten Natuna.

Mitra BGN yang dipercayai membangun ke-10 SPPG itu yakni Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Peduli Natuna Perbatasan, dan Yayasan Rakyat Cerdas Ternutrisi.

Menurut Anindita, program MBG membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak. Selain relawan dan kader posyandu, ketersediaan bahan pangan segar seperti sayur, buah, ikan, dan daging menentukan keberlanjutan program.

Menurut dia, dalam menjamin keamanan dan ketersediaan, kepala SPPG terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan setempat untuk memastikan ketersediaan bahan baku.

Ia menambahkan, keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Dengan adanya SPPG, kebutuhan bahan pangan dari petani, nelayan, peternak, dan pedagang lokal akan semakin meningkat.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan pekerjaan baru melalui perekrutan relawan yang bertugas memproduksi sekaligus mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah dan posyandu.

“Teman-teman SPPG berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk pemenuhan bahan baku terutama sayur dan buah,” ucap dia.

slot gacor server thailand

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) memaparkan sejumlah langkah yang sudah dilakukan berbagai instansi terkait dalam rangka menurunkan angka kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Fokus utama adalah mengurangi beban pengeluaran warga, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akses pekerjaan dan pelatihan serta menekan kantong-kantong kemiskinan,” kata Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Kota Padang, Selasa.

Maigus mengatakan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, setiap daerah, termasuk Kota Padang langsung menyusun upaya percepatan menekan angka kemiskinan di tanah air.

Khusus di Kota Padang, kata dia, pemerintah daerah sudah melakukan beberapa kebijakan. Pertama, untuk mengurangi beban pengeluaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan dan Pangan mengalokasikan anggaran sekitar Rp19,6 miliar untuk seragam dan lembar kerja siswa gratis, bantuan beras serta makanan bergizi bagi pelajar dan ibu hamil.

Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pemerintah setempat telah dianggarkan Rp1,5 miliar yang ditujukan bagi peningkatan keterampilan kepemudaan.

Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kota Padang menunjukkan penurunan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Pada 2024 persentase penduduk miskin berada di angka 4,06 persen, atau turun 0,11 poin dibandingkan 2023. Meskipun demikian, masih ada sekitar 40.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah yang terdata.

Ia menyebutkan, program-program yang disusun pemerintah menargetkan graduasi atau pelepasan masyarakat dari status kemiskinan. Kriteria graduasi meliputi peningkatan pendapatan, jaminan pendidikan dan kesehatan, perumahan layak huni, kepemilikan aset produktif serta kemandirian dari bantuan sosial.

“Kondisi sebelum graduasi adalah pendapatan warga tidak tetap di bawah upah minimum kota, anak putus sekolah atau rumah tidak layak huni,” katanya.

Kemudian, untuk menekan angka kemiskinan di Kota Padang, ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Salah satunya meminta Baznas setempat melakukan verifikasi dan mengalihkan program yang sudah diambil alih APBD seperti beasiswa ke program produktif lain misalnya pemberian modal kerja.

“Kami minta Baznas segera mengubah rencana kerjanya agar bisa diprogramkan untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk lapangan kerja atau modal kerja,” kata Maigus.

king slot88

Pemerintah akan menetapkan enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, salah satunya KEK Halal di Sidoarjo, Jawa Timur yang direncanakan sebagai pusat industri halal dunia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penetapan enam KEK baru tersebut kini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

“Kemarin itu kan tujuh (KEK), tapi yang satu kan KITB (Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis) Batang kan sudah disetujui. Masih ada enam, salah satunya KEK Halal. Mudah-mudahan bisa segera disetujui,” kata Susiwijono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Untuk KEK Halal di Sidoarjo, Susiwijono menerangkan kawasan tersebut memiliki prospek besar mengingat Indonesia menargetkan posisi sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri halal global. Pemerintah ingin mengisi ruang dalam rantai pasok global yang selama ini didominasi negara lain.

Ia mencontohkan industri gelatin, yang umumnya diproduksi di China menggunakan tulang dan kulit babi, sementara pasarnya justru berada di Timur Tengah. Pemerintah ingin mengambil peran dalam produksi tersebut untuk mendapatkan nilai tambah.

“Kami ingin mengambil share itu, kami ingin mengambil nilai tambah barang-barang yang proses awal selesai di China, market-nya di Timur Tengah, belok dulu ke kawasan KEK Halal. Kami ambil nilai tambahnya di situ,” tuturnya.

Lebih lanjut, Susiwijono menambahkan sejumlah investor sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di KEK Halal Sidoarjo, termasuk di industri gelatin dan produk turunannya.

Adapun Indonesia saat ini memiliki 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah tersebut, 13 KEK berfokus pada sektor industri, sementara 12 lainnya di sektor jasa.

Tercatat, hingga semester I 2025, realisasi investasi kumulatif KEK mencapai Rp294,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 187 ribu orang.

Sementara sepanjang semester I 2025, KEK telah menyerap investasi hingga Rp40,48 triliun. Capaian itu mencakup 48,2 persen dari target investasi tahun ini yang ditetapkan Rp84,1 triliun.

slot88

Warga pemilik Ruko Marinatama Mangga Dua (MMD) Pademangan, Jakarta Utara, mengaku mendapatkan teror dari orang tak dikenal setelah persidangan lanjutan terkait permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pakai (SHP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (2/9).

“Warga pemilik Ruko Marinatama Mangga Dua sudah mulai mendapatkan teror usai sidang dengan agenda jawaban tergugat, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara,” kata kuasa hukum dari 42 warga pemilik ruko Subali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, terpantau dari kamera pengawas (CCTV) warga, pada Rabu (3/9) dini hari sekitar pukul 01.20 WIB, terlihat dua orang mengenakan sweater berwarna abu-abu dengan penutup kepala dan berpakaian hitam-hitam sedang menyiram pasir di depan ruko mereka.

Salah satu warga Marinatama berinisial PY menyampaikan warga tidak mengerti tujuan kedua orang tersebut menaburi pasir di setiap pintu ruko-ruko warga yang ikut menggugat.

“Saya tidak mengerti apa tujuan mereka meneror dengan menaruh pasir di setiap masing-masing pemilik ruko di sini,” ujar dia.

Dalam sidang dengan Nomor perkara 236/G/2025/PTUN-JKT yang dipimpin Hakim Ketua Dwika Hendra Kurniawan itu, pihak BPN Jakut menganggap gugatan yang diajukan warga ruko Marinatama sebagai penggugat telah kedaluwarsa atau melebihi tenggang waktu.

Menurut BPN, para penggugat mengajukan surat keberatan kepada BPN Jakut selaku tergugat pada 28 Mei 2025, yang kemudian dijawab tergugat pada 28 Juli 2025.

Seperti tertuang pada ayat (1) huruf a terlampaui, maka pembatalan dilakukan mekanisme peradilan.

Subali pun menilai jawaban tergugat (BPN Jakut) sangat sumir karena sidang PTUN tidak mengenal eksepsi, terlebih sudah melalui dismissal dan proses sidang persiapan. Artinya, PTUN Jakarta berwenang mengadili perkara tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 42 warga pemilik ruko Marinatama Mangga Dua dan kuasa hukum mereka mengajukan gugatan terkait pembatalan SHP Nomor 477 di PTUN Jakarta pada akhir Juli 2025.

Gugatan ke PTUN Jakarta itu berawal saat para warga tersebut tersebut membeli ruko pada 1997 dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada PT Wisma Benhil (WB).

Namun seiring waktu berjalan, tiba-tiba pada 2001, BPN Jakarta Utara menerbitkan SHP Nomor 477.

Penerbitan SHP itu lantas membuat warga pemilik ruko tersebut khawatir. Padahal, setelah pemilik ruko menandatangani PPJB, PT WB menjanjikan akan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB).

Namun sampai dengan saat ini, SHGB itu tak kunjung diterbitkan.

Ruko tersebut saat ini dikelola oleh koperasi di salah satu institusi. Pemilik ruko pun dituntut untuk membayar sewa perpanjangan dengan nilai yang tidak masuk akal mencapai Rp300 juta per tahun, namun mendapat potongan (diskon) 50 persen sehingga hanya membayar Rp150 juta.

slot 88

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan mahasiswa menggelar shalat ghaib dan mendoakan empat korban tewas di Kantor DPRD Makassar yang terbakar pada peristiwa unjuk rasa anarkis Jumat (29/8).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Jumat, mengatakan shalat ghaib ini bukan hanya sekadar doa, tetapi juga pengingat agar peristiwa tragis tersebut menjadi pelajaran besar bagi semua pihak.

“Hari ini kita berada di Gedung DPRD Kota Makassar, melaksanakan shalat dan doa bersama rekan-rekan dari BEM, Forkopimda, anggota DPRD, SKPD, dan masyarakat,” ujarnya.

Munafri Arifuddin mengatakan shalat ghaib digelar sebagai bentuk penghormatan untuk para korban insiden kebakaran yang merenggut nyawa empat jiwa pada peristiwa unjuk rasa brutal Jumat (29/8).

Suasana hening bercampur haru menyelimuti seluruh area, sementara foto keempat korban terpampang di hadapan jamaah, menjadi pengingat betapa dalam duka yang dirasakan kota ini.

“Shalat ghaib bukan sekadar ritual, tetapi juga ungkapan cinta dan doa tulus dari mereka yang ditinggalkan, agar arwah para korban diterima di sisi Allah SWT dengan segala amal kebaikan mereka,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa kondisi kota saat ini perlahan membaik berkat koordinasi lintas sektor antara pemerintah, kepolisian, TNI, dan masyarakat. Aktivitas warga juga sudah kembali berjalan lebih lancar.

Munafri menegaskan, tragedi di DPRD Makassar tidak boleh dianggap sebagai demonstrasi biasa, melainkan pergerakan anarkis yang jauh dari nilai kemanusiaan.

“Saya sangat meyakini ini bukan aksi mahasiswa, tetapi ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari sini kita belajar bahwa menjaga kondusifitas adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tuturnya.

Terkait pengamanan di sekitar DPRD, Munafri menyebut bahwa keputusan sepenuhnya akan diserahkan kepada TNI dan Polri. Pemerintah kota, kata dia, mendukung langkah terbaik yang diambil demi menjaga stabilitas dan keamanan.

“Apakah sistem penjagaan ini dilanjutkan, itu kita serahkan pada kajian aparat TNI-Polri. Yang jelas, kita semua harus memastikan kondisi Makassar tetap aman dan kondusif,” ucap dia.

slot gacor hari ini

Ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (5/9), berunjuk rasa di depan Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, untuk mendesak pemerintah agar memenuhi tenggat waktu tuntutan 17+8 yang diajukan segenap rakyat Indonesia.

“Kami di sini berangkat dari Jatinangor, mengundang seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan dari Jakarta, dan kawan-kawan dari masyarakat sipil, kita bersenang-senang di sini dan menuntut pertanggungjawaban,” kata Wakil Ketua BEM Unpad Ezra setelah memberikan orasi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, unjuk rasa tersebut merupakan aksi damai dan mengusung tema Piknik Nasional Rakyat untuk mendesak pemerintah agar memenuhi tuntutan rakyat rakyat yang telah diajukan oleh kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dalam beberapa unjuk rasa sebelumnya.

Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.

Kedua, sebanyak delapan tuntutan lainnya mesti dipenuhi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun atau paling lambat 31 Agustus 2026.

Isi tuntutan itu, antara lain pengusutan kasus kekerasan sepanjang demonstrasi pada 28-30 Agustus 2025, pembebasan demonstran yang dikriminalisasi, penghentian kekerasan oleh aparat, pencabutan wacana tunjangan DPR, reformasi lembaga negara, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan lain-lain.

Menyusul audiensi Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Andre Rosiade dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu (3/9) yang membahas tuntutan rakyat tersebut, Ezra menilai masih terdapat kemunduran dari poin-poin tuntutan itu.

“Kita merasakan ada kemunduran. Contohnya, represifitas yang masih terjadi, itu kan kemunduran. Itu adalah salah satu poin-poin tuntutan,” ujar Ezra.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa mendesak pertanggungjawaban bagi para korban yang meninggal dan luka-luka saat berlangsungnya unjuk rasa pada 28 dan 29 Agustus 2025.

Mereka menuntut pertanggungjawaban dan permintaan maaf yang dinilai belum layak untuk dapat diterima.

“Harapannya, hari ini adalah deadline dari tuntutan tanggal 5 September, ada progresifitas yang dikeluarkan dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat,” tutur Ezra.

Dia pun menegaskan seluruh tuntutan itu penting dan harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun, dia menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk menghentikan represifitas dan tekanan-tekanan yang berlebihan kepada masyarakat.

Bersama-sama, mereka meminta kepada aparat agar memperlakukan masyarakat dengan perspektif yang empatik, moralistik dan mengedepankan kemanusiaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

link slot gacor

Baitul Mal Aceh (BMA) menyalurkan bantuan dana zakat dari senif gharimin sebesar Rp2,1 miliar kepada 825 mustahik yang menjadi korban bencana alam, kemanusiaan, maupun musibah lainnya di seluruh Aceh.

“Hingga September 2025, BMA telah menyalurkan bantuan dana zakat dari senif gharimin dengan total sebesar Rp2,145 miliar kepada 825 mustahik di berbagai wilayah Aceh,” kata Anggota Badan BMA Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Mukhlis Sya’ya, di Banda Aceh, Jumat.

Mukhlis mengatakan, program bantuan ini merupakan salah satu bentuk respons tanggap darurat BMA terhadap masyarakat Aceh terdampak bencana. Penyalurannya dilakukan secara langsung ke lokasi terdampak bencana agar dapat segera dimanfaatkan para penerima.

“Program tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kejadian yang tidak diduga seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya,” ujar dia.

Dia menyampaikan bahwa bantuan ini juga bagian dari bentuk kepedulian Pemerintah Aceh melalui BMA terhadap kondisi mustahik yang mengalami musibah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para muzakki yang telah membayarkan zakat dan infaknya kepada BMA, sehingga BMA dapat menyalurkan bantuan tersebut kepada para mustahik,” katanya.

Bantuan ini, kata Mukhlis, diharapkan dapat meringankan beban pada masa darurat, sekaligus menumbuhkan semangat baru bagi korban bencana untuk bangkit dan menata kehidupan kembali.

Plh Kepala Sekretariat BMA Didi Setiadi mengatakan bahwa program bantuan bencana ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga bagian dari langkah mitigasi kebencanaan yang dilakukan secara cepat dan tepat.

“BMA berupaya hadir di tengah masyarakat pada saat-saat genting, agar mereka yang tertimpa musibah dapat segera bangkit dan melanjutkan kehidupannya,” kata dia.

Dia menegaskan, penyaluran bantuan kepada korban bencana dilakukan dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berdasarkan data mustahik hasil verifikasi. Dengan demikian, setiap bantuan benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam kesempatan ini, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk terus memperkuat nilai kepedulian, gotong royong, dan solidaritas sosial.

“Dengan kebersamaan diharapkan masyarakat yang terkena musibah dapat segera pulih, dan Aceh semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bencana di masa mendatang,” kata Didi Setiadi.

situs slot88

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyebutkan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Palembang, Sumatera Selatan itu aman.

Mendagri Tito saat diwawancarai di Palembang, Jumat, mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Pertanian itu sedang berfokus pada komoditas beras, sebab beras merupakan komoditas khalayak utama.

Dia bersama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman telah meninjau penjualan beras SPHP di Pasar KM 5 Palembang dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Itu (beras) stok cukup banyak. Kemudian Bulog diperintah Bapak Presiden untuk menjual keluar (ke masyarakat) dalam bentuk SPHP. Dari beberapa tempat yang kami cek, termasuk di sini distribusinya cukup lancar dari Bulog,” katanya.

Tito mengaku dirinya sempat mewawancarai sejumlah pembeli di pasar tersebut. Alasan masyarakat memilih beras SPHP karena selain murah juga karena kualitasnya bagus.

“Tadi kita lihat kenapa memilih beras SPHP? Tidak hanya murah tetapi kualitasnya juga bagus. Nah, dengan adanya beras SPHP yang makin gencar dilakukan oleh Bulog atas perintah Pak Presiden dan Mentan. Kita harapkan harga beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu akan turun. Sementara di daerah yang sudah banyak turun itu akan stabil,” kata dia.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras SPHP di Sumsel dalam kondisi aman.

“Stok beras aman, dan harga beras terkendali,” ucapnya.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumsel Babel Mersi Windrayani mengatakan pihaknya terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh wilayah Sumsel dan Babel.

“GPM hari ini kita lakukan di 37 titik di Sumsel, sementara di Palembang sendiri ada 19 titik. Total 144 ton beras yang kita gelontorkan, ini disebarkan di 5 cabang Bulog,” katanya.

link slot 777