BLOGSPORTS

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut adanya indikasi menunggu atau wait and see dari para importir untuk memasukkan barangnya ke Tanah Air. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Rusmin Amin saat ditemui di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten hari ini, Senin (23/9/2024).

“Kalau laporan dari beberapa K/L (kementerian/ lembaga), ini istilahnya seolah-olah ada wait and see mereka ini untuk masukin barang ke Indonesia, karena adanya Satgas. Info ini dari Bareskrim Polri,” kata Rusmin.

“Saya dapat info mereka wait and see. (Tapi kalau misal masuknya tahun depan) ya mungkin bisa saja ternyata ini susah, jadi mereka harus ngurus dokumen sesuai peraturan,” tambahnya.

Di sisi lain, Rusmin mengaku yakin, importir akan tetap mematuhi ketentuan berlaku, sehingga tidak ada lagi impor ilegal yang masuk ke Tanah Air bahkan ketika masa tugas Satgas selesai.

Meski begitu, imbuh dia, pihaknya akan terus memantau perkembangan data impor yang masuk pasar RI. Jika tren menunjukkan ada penurunan masuknya barang impor ilegal, maka masa tugas Satgas tersebut akan selesai sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni selesai di akhir tahun 2024 ini.

“Ya kan pasti kita juga lihat, nggak hanya sekedar meng-cut. Tapi juga lihat tren datanya seperti apa. Kalau memang nanti misal menurun atau dianggap aman (maka, masa tugas Satgas selesai akhir tahun ini). Lihat perkembangan yang ada,” ujarnya.

Anggota Satgas Pengawasan Impor Ilegal

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengesahkan pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor pada hari Jumat, 19 Juli 2024. Satgas pengawasan impor tersebut telah resmi bekerja pada hari Selasa, 23 Juli 2024 lalu.

Zulhas mengatakan dasar hukum pembentukan Satgas ini ialah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 38 ayat 1, bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 139 ayat 3, bahwa menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional.

“Satgas ini beranggotakan 11 Kementerian dan Lembaga (K/L), yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), BIN (Badan Intelijen Nasional), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Bakamla (Badan Keamanan Laut), TNI Angkatan Laut, dan dinas provinsi kabupaten/kota yang membidangi perdagangan,” ungkapnya.

Zulhas menyebutkan tujuan dibentuknya Satgas, sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor, menciptakan kondisi yang efektif dalam pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya.

Sementara untuk tugas dan fungsi Satgas ini, lanjutnya, untuk melakukan inventarisasi permasalahan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Kemudian, penetapan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan pajak.

Selain itu, Zulhas mengatakan, Satgas juga memiliki tugas melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran. “Tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Zulhas.

Adapun jenis-jenis barang yang akan diawasi oleh Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor diantaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, sampai dengan produk kecantikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak Bank Dunia atau World Bank untuk membantu Indonesia secara strategis bisa keluar dari status negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Rancangan strategis supaya Indonesia bisa keluar dari status middle income trap selama puluhan terakhir ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan The International Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN.

“Bagaimana kita dapat merumuskan strategi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan pidato kunci dalam acara tersebut di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Sri Mulyani mengakui, diskusi terkait dengan upaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap sebetulnya telah sering dan sangat lama dilakukan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo saja kata dia 10 tahun terakhir sebetulnya mengeluarkan fokus kebijakan untuk bisa mengeluarkan Indonesia dari status middle income trap tersebut.

“Karena selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, tema keluar dari jebakan pendapatan menengah telah menjadi tema utama serta arah kebijakan pemerintah,” ucap Sri Mulyani.

Namun, selama 10 tahun terakhir itu pula Indonesia belum mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, sebab Bank Dunia masih menjadikan Indonesia sebagai negara yang berstatus berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country.

Status itu diperoleh Indonesia setelah Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8% menjadi US$ 4.580 di 2022. Namun, untuk bisa mencapai status negara berpendapatan tinggi atau negara maju, GNI per kapita harus mencapai US$ 13.845 lebih.

Sri Mulyani mengakui, untuk keluar dari middle income trap memang tidaklah mudah, maka harus ada strategi yang lebih jitu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi ke depan. Apalagi, ia menekankan, saat ini merupakan momen kritis bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Ini adalah momen yang sangat kritis bagi sebuah negara dengan komposisi demografi yang muda, dan pada saat yang sama memiliki sumber daya alam yang besar, serta terletak secara strategis dalam lalu lintas internasional maupun geopolitik,” ucap Sri Mulyani.

Ia juga menekankan, sebetulnya upaya Indonesia untuk menjadi negara maju telah dilakukan pemeirntah sejak era pemerintahan Presiden Soeharto melalui kebijakan pembangunan terencana berkelanjutan, seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repilita.

Namun, Sri Mulyani menekankan, kebijakan pembangunan itu tidak cukup untuk mempercepat Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Menurutnya yang menjadi kunci kritis ialah mendorong produktivitas tenaga kerja, melalui pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.

“Bagaimana investasi dan faktor produksi di dalam negeri dapat bersama-sama menciptakan hasil yang lebih produktif dalam hal output, namun juga dalam kualitas hidup dan lapangan kerja. Dan sekarang, secara global kita menghadapi perubahan iklim, kita juga harus peduli pada bumi,” ucapnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan, penting bagi pemerintah dan lembaga internasional seperti Bank Dunia untuk memformulasi lebih rinci strategi-strategi untuk bisa mengeluarkan negara-negara yang terjebak dalam middle income trap bisa keluar secepatnya dari status itu sebelum menuanya demografi.

“Modal manusia sangat penting, tetapi pendidikan dan kesehatan sebagai garis besar tidak akan cukup. Diskusi harus lebih mendalam. Pendidikan seperti apa? baik dari segi konten, proses, terutama dengan teknologi digital sekarang, yang benar-benar dapat meningkatkan kualitas modal manusia? ” tutur Sri Mulyani.

Bank Dunia sendiri mencatat, sejak 1990, hanya ada 34 negara yang berhasil keluar dari middle income trap sedangkan 108 negara lainnya terjebak dalam status negara itu. Yang lebih buruk ialah laju pertumbuhan makin lambat di negara-negara berkembang karena permasalahan utang, populasi yang menua, hingga munculnya kebijakan proteksionisme global.

Untuk bisa mendorong negara keluar dari jebakan itu, Bank Dunia melalui The World Development Report 2024 sebetulnya telah mendesak negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengadopsi teknologi modern dan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas untuk berfokus pada inovasi.

Misteri emas 57 ribu kilogram milik Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, sempat bikin geger di masa lalu.

Kabarnya emas batangan tersebut tersimpan di Bank Swiss. Emas itu kemudian dipinjam Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Paman Sam.

Lantas, seperti apa faktanya?

Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Sejarah memaparkan bahwa selama menjadi Presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS, Cindy Adams.

Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya US$ 220. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara.

Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Sukarno memakai baju tidur yang sudah robek.

“Adakah Kepala Negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya?” kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (1964).

Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan.

Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di Media Indonesia yang diterbitkan 26 September 2020, Guntur menyebut jika Soekarno, sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis.

Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agoes Moesin Dasaad.

“Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini,” kata Guntur.

Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Sukarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara (1983), Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam.

Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC.

Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana: jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar.

kadobet

Tupperware, brand peralatan rumah tangga kesayangan emak-emak Indonesia yang sudah beroperasi 78 tahun harus rela bangkrut akibat kalah saing dan beban keuangan membengkak.

Tupperware Brands resmi bangkrut. Selasa malam waktu setempat setelah perusahaan telah mengajukan perlindungan kebangkrutan di Delaware, Amerika Serikat (AS).

Manajemen mengatakan telah mengalami kerugian yang meningkat karena turun drastisnya permintaan. Penjualannya merosot dalam beberapa tahun terakhir di tengah strategi baru perusahaan menempatkan lebih banyak produknya di toko ritel dan platform penjualan daring.

Di masa lalu, kerap ada “Pesta Tupperware” yang mempertemukan para penjual dengan pembeli melalui demo di mana konsumen bisa mencoba langsung produk-produk yang dijajakan.
Namun strategi itu, menurut perusahaan tersebut, kini gagal menjangkau konsumen modern.

“Perusahaan tersebut memiliki utang sebesar US$812 juta (sekitar Rp 12,4 juta triliun),” bunyi berkas pengadilan dikutip Reuters, dikutip Kamis (19/9/2024).

“Para pemberi pinjaman baru telah berupaya menggunakan posisi utang mereka untuk menyita aset Tupperware termasuk kekayaan intelektualnya seperti mereknya, yang mendorong perusahaan untuk mencari perlindungan kebangkrutan,” kata perusahaan dimuat laman yang sama.

Berita ini membawa kenangan bagi banyak orang, terutama ibu-ibu yang mengandalkan Tupperware untuk menyimpan makanan dan juga menjualnya sebagai usaha sampingan.

Selama beberapa dekade, Tupperware telah menjadi bagian penting dalam kehidupan perempuan di seluruh dunia.

Menurut Wall Street Journal, fenomena ini dikenal dengan istilah generikisasi, ketika merek menjadi sangat populer hingga namanya digunakan untuk merujuk pada produk secara umum. Contohnya adalah penggunaan kata Aqua untuk air mineral kemasan atau Indomie untuk mie instan.

Generikisasi ini bisa menjadi salah satu faktor kejatuhan Tupperware. Meskipun menjadi wadah makanan favorit ibu-ibu, Tupperware kini terpuruk di tengah persaingan yang mereka ikut ciptakan.

Di saat Tupperware berjuang mempertahankan bisnisnya, merek-merek lain di sektor peralatan makan dan minum terus berkembang dan bersaing di pasar.

Berikut beberapa merek yang kini mendominasi setelah penurunan Tupperware:

1. LocknLock

Merek dari Korea Selatan ini telah menjadi pesaing kuat Tupperware. LocknLock dikenal dengan material berkualitas tinggi, desain modern, dan kedap udara. Produk ini, baik dari plastik bebas BPA maupun kaca tahan panas, cocok untuk penyimpanan makanan serta microwave. Dengan desain ramah lingkungan dan minimalis, LocknLock semakin diminati konsumen milenial.

kadobet

Medium service airline Pelita Air (IP) meresmikan pengoperasian penerbangan komersial dengan Sustainable Aviation Fuel (SAF) melalui penerbangan rute penerbangan Denpasar – Jakarta pada Jumat (20/09) atau bertepatan dengan rangkaian Bali International Air Show 2024 di Bali.

Penerbangan yang dioperasikan dengan armada Airbus A320 (PK-PWK) tersebut diberangkatkan dari Denpasar dengan nomor penerbangan IP109 pada pukul 15.45 LT dan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tengerang – Jakarta pada pukul 16.35 LT.

Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan menjelaskan, Pelita Air bangga berkesempatan untuk terus menghadirkan kontribusi terbaik bagi bangsa melalui berbagai inisiatif berkelanjutan dan menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pengurangan emisi karbon, salah satunya dengan mengoperasikan penerbangan komersial dengan Pertamina SAF, bahan bakar bioavtur ini.

“Pelita Air akan terus mendukung penuh proses pengembangan dan produksi Sustainable Aviation Fuel yang tentunya sesuai dengan standar kriteria Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dari International Civil Aviation Organization (ICAO),” ungkap Dendy dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Dalam rangka mendukung capaian target Indonesia menuju Net Zero Emission di tahun 2060 nanti, Pelita Air secara berkesinambungan akan terus menghadirkan rangkaian inisiatif yang tidak hanya berfokus pada penggunaan energi baru terbarukan, melainkan juga pada upaya-upaya efisiensi energi di antaranya melalui pemanfaatan teknologi dan green operation yang tentunya tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh penumpang Pelita Air.

Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya mengatakan distribusi SAF ini menunjukkan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi bahan bakar berkelanjutan untuk industri penerbangan, yang sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi karbon dan mencapai target dekarbonisasi.

“Momen penyaluran pertama SAF di Bandara Ngurah Rai ini menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional, dimana saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet,” ungkap Maya.

Terakhir Maya mengatakan apresiasinya kepada Pelita Air yang juga merupakan member dari Pertamina Group yang turut mendorong target pencapaian Pertamina Group dalam upaya dekarbonisasi.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa Pertamina Group terus mendorong penggunaan SAF termasuk pada anak usahanya yaitu Pelita Air.

“Produk SAF Pertamina sudah dipakai maskapai internasional dan juga nasional. Pelita Air sebagai bagian dari Pertamina juga berperan penting dalam ekosistem pengembangan SAF Pertamina untuk mewujudkan penerbangan yang berkelanjutan,” ucap Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

kas138

Bahan bakar minyak (BBM) kembali mengalami penyesuaian harga di September. Termasuk BBM yang disediakan badan usaha penyedianya, seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia.

Namun, khusus BBM non subsidi yang dijual Pertamina misalnya, harga tidak mengalami penyesuaian. Harga solar subsidi dan Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp 6.800 per liter dan Rp 10.000 per liter.

Tapi sebenarnya khusus BBM Pertalite, harga asli alias “harga keekonomian” BBM dengan nilai oktan (RON) 90 ini bukan lah sebesar Rp 10.000 per liter. Harga keekonomian BBM Pertalite pada periode September 2024 ini nyatanya masih di atas Rp 10.000 per liter.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, ini terlihat di harga jual SPBU Vivo. BBM Revvo 90 (RON 90) setara Pertalite sebesar Rp 11.950 per liter.

Perlu diketahui, jenis harga RON 90, didasarkan pada harga publikasi MOPS. MOPS merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan BBM jenis RON 90 dan Solar dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor sampai dengan Terminal Bahan Bakar Minyak, yang mencerminkan harga produk.

MOPS dari mata US$/barel dikonversi menjadi rupiah/liter. Ini menggunakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs tengah Bank Indonesia (BI) periode tanggal 25, pada dua bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 di satu bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan sementara satuan barel ke satuan liter adalah sebesar 1 barel sama dengan 159 liter.

Lalu bagaimana dengan harga BBM di seluruh DKI? Berikut harga yang mulai berlaku sejak awal September ini:

BBM Pertamina DKI Jakarta:

Solar Subsidi: Rp 6.800/liter

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: 12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter

Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter

Dexlite: Rp 14.050 per liter

Pertamax Green: Rp 13.650 per liter

BBM Shell:

Shell Super: Rp 13.450 per liter

Shell V-Power: Rp 14.280 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp 14.660 per liter (kecuali di Jawa Timur)

Shell Diesel Extra: Rp 14.200 per liter (hanya di Jawa Timur)

Shell V-power Nitro: Rp 14.480 per liter (kecuali di Jawa Timur)

BBM BP-AKR:

BP Ultimate: Rp 14.280 per liter

BP 92: Rp 13.450 per liter

BP diesel: Rp 14.200 per liter (hanya di Jawa Timur)

BP Ultimate Diesel: Rp 14.660 per liter

BBM Vivo:

Revvo 95: Rp 14.200/liter

Revvo 92: Rp 13.450/liter

Revvo 90: Rp 11.950/liter

kas138

Mayoritas emiten properti terpantau melesat pada perdagangan sesi II Kamis (19/9/2024), setelah Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya kemarin.

Per pukul 14:51 WIB, terpantau ada sembilan saham properti yang berhasil menguat pada sesi II hari ini, dengan rincian sebanyak enam saham berhasil melesat lebih dari 1% dan tiga saham menguat kurang dari 1%.

Dua saham properti Grup Lippo yakni PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menjadi yang paling kencang penguatannya yakni masing-masing 8,42% dan 6,41%.

Sedangkan saham PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) menjadi yang paling minor penguatannya di sesi II hari ini, yakni menguat 0,61% menjadi Rp 164/saham.

Berikut pergerakan saham properti pada perdagangan sesi II hari ini.

Bahkan, terbangnya saham properti membua sektor properti menjadi yang paling kencang di sesi II hari ini, yakni mencapai 1,93%.

Saham properti melesat setelah BI dan bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya kemarin.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada Selasa-Rabu pekan ini, BI memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin (bp) menjadi 6,00%, dari sebelumnya di level 6,25%. Sementara suku bunga Deposit Facility juga dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.

Pemangkasan suku bunga ini adalah yang pertama sejak Februari 2021. BI mengerek suku bunga sebesar 275 bp sepanjang Agustus 2022-April 2024, sebelum kemudian menahannya pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024.

Pemangkasan suku bunga ini adalah yang pertama sejak Februari 2021. BI mengerek suku bunga sebesar 275 bp sepanjang Agustus 2022-April 2024, sebelum kemudian menahannya pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024.

“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate menjadi 6%,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam siaran pers pengumuman suku bunga acuan, Rabu (18/9/2024).

Konsensus CNBC Indonesia yang dihimpun dari 17 lembaga/institusi mayoritas memproyeksikan bahwa BI masih akan menahan suku bunganya di level 6,25%. Sementara terdapat dua institusi yang memperkirakan BI akan menurunkan suku bunganya sebesar 25 kali ini menjadi 6,00%.

Setelah BI memutuskan untuk memangkas BI rate, kemudian pada Kamis dini hari waktu Indonesia, kabar baik datang lagi dari The Fed, di mana bank sentral Negeri Paman Sam tersebut memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya. Bahkan yang lebih mengejutkan, pemangkasan kali ini cukup besar atau hard landing yakni sebesar 50 bp menjadi 4,75-5,0%.

Pemangkasan sebesar 50 bp lebih besar dibandingkan ekspektasi pasar yang hanya 25 bp. Pemangkasan ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 atau empat tahun lalu saat awal pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, The Fed mengerek suku bunga sebesar 525 bp sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. Mereka kemudian menahan suku bunga di level 5,25-5,50% pada September 2023-Agustus 2024 atau lebih.

The Fed meyakini inflasi AS sudah bergerak menuju target kisaran mereka di angka 2% sehingga mereka akhirnya memilih untuk memangkas suku bunga. Namun, faktor utama dari pemangkasan sebesar 50 bp adalah tingkat pengangguran AS yang melambung.

“Mengingat kemajuan dalam inflasi dan keseimbangan risiko, Komite memutuskan untuk menurunkan suku bunga sebesar 50 bp,” tulis The Fed dalam website resmi mereka.

Dengan BI dan The Fed yang memangkas suku bunga acuannya kemarin, maka era suku bunga tinggi sudah mulai berakhir. Alhasil, saham properti bakal diuntungkan karena permintaan pembelian properti akan cenderung meningkat karena suku bunga kredit berpotensi ikut menurun.

Selain karena pemangkasan suku bunga BI dan The Fed, insentif berupa diskon 100% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah yang telah diperpanjang oleh pemerintah hingga akhir tahun ini juga menjadi penopang saham-saham properti pada hari ini.

Sebelumnya, pemerintah resmi memperpanjang periode pemberian insentif berupa diskon 100% PPN untuk rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar hingga akhir Desember 2024.

Awalnya, insentif PPN DTP yang berlaku hingga hingga Desember 2024 hanya sebesar 50%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah.

Aturan tersebut membagi dua periode pemberian insentif PPN DTP. Pertama, penyerahan rumah untuk periode 1 Januari-30 Juni 2024 dengan PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang.

Lalu, periode kedua, untuk penyerahan rumah periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024, PPN DTP yang diberikan harusnya 50% dari PPN yang terutang dari bagian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar, sebelum akhirnya kini akan ditetapkan kembali menjadi 100%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam pidato penutup, Sri Mulyani mengungkapkan pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenai trilogi pembangunan.

“Perekonomian harus dijaga untuk mencapai tiga keseimbangan yakni pertumbuhan, pemerataan dan menjaga stablitas,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024)

Hal ini sesuai dengan yang sudah terlaksana dalam APBN selama 10 tahun terakhir. Termasuk pada tahun pertama Prabowo sebagai Presiden, DPR telah menyetujui yang bernilai Rp 3.621,31 triliun.

Menurut Sri Mulyani, dalam perwujudan tiga keseimbangan tersebut, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya sehingga mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan.

“Sesuai mandatnya, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama adalah instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan pemerataaan atau keadilan sosial dan menjaga stabilitas,” ujarnya.

Berikut Asumsi Makro dalam RAPBN 2025

Pertumbuhan ekonomi 5,2%

Inflasi 2,5%

Kurs Rp16.000/US$

SBN 10 Tahun 7%

Indonesian Crude Price (ICP) US$ 82 per barel

Lifting minyak 605.000 barel per hari

Lifting gas 1,005 juta boepd

Tingkat Kemiskinan 7-8%

Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0

Gini Rasio 0,379-0,382

Tingkat Pengangguran 4,5-5%

Indeks Modal Manusia 0,56

Nilai Tukar Petani 115-120

Nilai Tukar Nelayan 105-108

Postur APBN

Pendapatan Negara Rp 3.006,12 triliun

Penerimaan Pajak Rp 2.189,30 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Penerimaan Bea Cukai Rp 301,6 triliun

Belanja negara Rp 3.621,31 triliun

Belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun

Belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun

Belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun

Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

Keseimbangan primer Rp 633,31 triliun

Defisit Rp 616,86 triliun atau 2,53% terhadap PDB

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) diselenggarakan pada hari ini hingga besok, Selasa dan Rabu (17-18 Agustus 2024). Salah satu yang ditunggu adalah kebijakan suku bunga (BI rate) yang diproyeksikan pasar masih akan ditahan di level saat ini meski sudah mulai ada suara untuk BI memangkas suku bunganya.

BI rate terakhir kali dinaikkan pada April 2024 dan ditahan pada pertemuan Mei hingga Agustus di level 6,25% atau empat bulan terakhir.

Konsensus CNBC Indonesia yang dihimpun dari 17 lembaga/institusi mayoritas memproyeksikan bahwa BI masih akan menahan suku bunganya di level 6,25%. Sementara terdapat dua institusi yang memperkirakan BI akan menurunkan suku bunganya sebesar 25 (basis poin/bps) kali ini menjadi 6,00%.

Sebelumnya pada 21 Agustus lalu, BI rate diputuskan tetap di level 6,25%. Suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%

Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (21/8/2024) menjelaskan keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stabilitas.

“Yaitu untuk penguatan lebih lanjut stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk pastikan inflasi sesuai sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025,” jelas Perry usai RDG, Agustus lalu.

Sementara saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung jauh mengalami penguatan pada perdagangan akhir perdagangan pekan lalu, Jumat (13/9/2024), rupiah sempat menyentuh level Rp15.395/US$ atau sama dengan 29 Desember 2023.

Sedangkan pada hari ini, Selasa (17/9/2024) pukul 10:20 WIB, rupiah terpantau menguat sebesar 0,39% ke angka Rp15.335/US$ atau sama dengan posisi 12 September 2023.

Head of Equity Research Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro memperkirakan suku bunga BI akan dipangkas sebesar 25 bps pada Rabu ini menjadi 6,0%, diikuti dengan pelonggaran kebijakan kumulatif sebesar 50 bps pada kuartal keempat 2024 untuk membawa suku bunga BI menjadi 5,5% pada akhir tahun.

Sebagai catatan, terakhir kali BI memangkas suku bunga adalah pada Januari 2021 dari 3,75% menjadi 3,50%.

“Kami berpendapat bahwa BI memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan karena beberapa faktor: penurunan harga minyak, deflasi domestik, data global yang lemah khususnya dari China, dan (yang paling penting) potensi kejutan dovish dari Fed AS,” ujar Satria dalam analisanya.

Satria menilai bahwa harga minyak anjlok dengan signifikan sejak pertemuan moneter BI terakhir pada Agustus 2024. Selain itu, deflasi empat bulan beruntun (month to month/mtm) dari Mei-Agustus 2024 disebabkan karena penurunan harga pangan yang akan menekan inflasi tahunan. 
Merujuk data Refinitiv, harga minyak brent ambruk 5,7% dalam sebulan terakhir sepanjang September ini dan menurun 1,52% pada Agustus 2024.

Untuk diketahui, inflasi Indonesia secara tahunan telah berada di level 3% sejak Mei 2024. Pada saat itu, inflasi sudah bergerak ke level 2,84%, dan terus konsisten turun hingga Agustus 2024 bertengger di level 2,12%. Inflasi mendekati kisaran bawah target BI di 3±1%.

Pelemahan ekonomi AS dan China yang membuat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufacturing terkontraksi dua bulan beruntun (Juli-Agustus) juga memerlukan respons kebijakan suku bunga.

Sejumlah analis juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan melandai pada kuartal III tahun ini dan akan tumbuh di bawah 5%. Sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tengah lesu mulai dari deflasi empat bulan beruntun hingga anjloknya penjualan mobil. Dorongan kebijakan suku bunga diperlukan untuk ikut mendorong ekonomi dalam negeri.
Dengan suku bunga yang lebih rendah maka kredit diharapkan akan meningkat dan ekonomi membaik.

Israel menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi negara tersebut untuk kuartal II/2024 dari 1,2% menjadi 0,7%. Langkah ini diambil di tengah tekanan besar pada ekonomi akibat perang mematikan yang terus berlangsung di Gaza, serta pengeluaran besar pemerintah untuk mendukung konflik tersebut.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh biro statistik negara, Senin (16/9/2024), PDB Israel hanya meningkat sebesar 0,7% secara tahunan pada periode April-Juni, turun dari laporan awal sebesar 1,2% sebulan sebelumnya.

Sektor swasta Israel tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,7%, namun kompensasi datang dari lonjakan tajam pendanaan pemerintah yang meningkat hingga 8,2%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas sektor swasta mengalami penurunan, pemerintah Israel terus memperluas anggaran untuk membiayai operasi militernya.

Tingkat pengangguran di Israel tetap rendah, dengan angka 2,6% pada Agustus. Namun, ekspor barang dan jasa Israel, tidak termasuk ekspor berlian, turun 8,4% secara tahunan pada kuartal kedua tahun ini, sementara impor, tidak termasuk impor senjata dan berlian, juga mengalami penurunan sebesar 9,3%.

Defisit Anggaran

Sementara itu, defisit anggaran Israel terus membengkak akibat agresi militer yang berlanjut di Jalur Gaza. Rasio defisit anggaran terhadap PDB mencapai -8,3% pada Agustus, kian dalam dari -7,6% pada Juni, -6,2% pada Maret, dan -4,1% pada Desember tahun lalu.

Pada Agustus saja, defisit anggaran tercatat sebesar 12,1 miliar shekel atau sekitar US$3,22 miliar, yang menunjukkan bahwa biaya perang semakin membebani keuangan negara.

Adapun, perang yang kembali dimulai sejak serangan Hamas pada Oktober tahun lalu ini telah menewaskan lebih dari 41.200 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan yang berlangsung hampir setahun ini memicu kritik dari oposisi yang menuduh bahwa perang tersebut bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pengeluaran besar untuk mendanai operasi militer Israel di Gaza tak hanya membebani anggaran negara tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut.