IHSG ditutup terkoreksi 0,48% ke posisi 7.569,85. IHSG pun terkoreksi ke level psikologis 7.500 pada perdagangan hari ini.
Nilai transaksi indeks pada hari ini mencapai sekitar Rp11,2 triliun dengan melibatkan 18 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1,3 juta kali. Sebanyak 234 saham menguat, 354 saham melemah, dan 191 saham stagnan.
Secara sektoral, sektor konsumer primer dan teknologi menjadi penekan terbesar IHSG di akhir perdagangan hari ini yakni masing-masing mencapai 1,21% dan 1,14%.
Sementara dari sisi saham, dua emiten bank raksasa yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) serta emiten energi baru terbarukan konglomerasi Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menjadi penekan terbesar IHSG pada hari ini yakni masing-masing 9,9, 6,7, dan 4,8 indeks poin.
IHSG kembali merana di tengah belum membaiknya sentimen global. Dari Amerika Serikat (AS), ada kabar buruk di mana Lowongan pekerjaan di AS turun ke level terendah dalam lebih dari 3,5 tahun pada September lalu, yang menunjukkan bahwa Badai Helene dan Milton sementara waktu memengaruhi permintaan tenaga kerja.
Departemen Tenaga Kerja AS pada Selasa kemarin disertai oleh survei dari Conference Board yang menunjukkan persepsi konsumen tentang pasar pekerjaan meningkat signifikan pada bulan Oktober, mendorong kepercayaan konsumen ke level tertinggi dalam sembilan bulan terakhir.
Lowongan pekerjaan, sebagai ukuran permintaan tenaga kerja, turun 418.000 menjadi 7,443 juta pada akhir September, level terendah sejak Januari 2021, menurut laporan Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS.
Sementara itu, data Agustus direvisi turun menjadi 7,861 juta dari laporan sebelumnya yang menyebut 8,040 juta. Ekonom yang disurvei oleh Reuters sebelumnya memperkirakan jumlah lowongan pekerjaan akan mencapai 8,00 juta. Terdapat 1,09 pekerjaan untuk setiap orang yang menganggur, hampir tidak berubah dari 1,10 di Agustus.
Yassierli mengatakan, penetapan UMP 2025 akan dilaksanakan pada Kamis, 21 November 2024 mendatang. Ia menyebut, saat ini pihaknya masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“UMP ini, kan, kita masih punya waktu, tanggal 21 November untuk provinsi. Jelas kita akan mengeluarkan surat edaran,” kata Yassierli usai rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).
“Sebelum itu tentu kami akan menghitung dulu, ya, sesuai dengan data BPS yang tanggal 6 (November) masuk. Dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan, inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa. Dari situ nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan,” lanjutnya.
Terkait formula perhitungan UMP yang digunakan, Yassierli mengaku masih belum dapat memastikan lebih lanjut, apakah masih menggunakan rumus lama. Ia menegaskan, Kemnaker RI masih belum mengetahui hasil perhitungan.
“Kalau formulanya, kan, sudah ada, tapi, kan, tadi saya katakan kita belum tahu hasil hitungnya seperti apa. Kemudian kami juga tentu harus melaporkan kepada Pak Presiden,” ujar Yassierli.
“Kita lihat saja nanti,” sambungnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021. Pada aturan tersebut juga mencakup formula perhitungan baru Upah Minimum.
Dalam pasal 26 aturan PP Nomor 51 Tahun 2023, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.
Adapun rumus formula perhitungan upah minimum adalah sebagai berikut.
UMP = inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α)
Direktur Manajemen Risiko Grandhis Helmi Harumansyah mengatakan bahwa seluruh segmen pembiayaan bank tumbuh dengan baik. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh segmen konsumer, yakni 16,27% yoy. Lalu ritel 17,3% yoy dan wholesales atau korporasi 12,17% yoy.
Dari total seluruh segmen pembiayaan, kata Grandhis, produk pembiayaan emas terbilang menarik. “Saya notes, dari berbagai produk, pembiayaan cicil emas tumbuh peningkatan cukup besar 143,41% dan NPF 0,0%. Jadi produk ini merupakan produk yang unik di BSI, dan juga potensi untuk tumbuh kembang besar seiring peningkatan tren investasi emas,” katanya dalam konferensi pers paparan kinerja kuartal III-2024, Selasa (29/10/2024).
Dia melanjutkan pertumbuhan pembiayaan emas seiring dengan tren investasi di Indonesia, didorong imbal hasil yang menarik dari instrumen investasi tersebut. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir harga emas naik. Per September 2024 harga emas tumbuh 102,09%, dibandingkan dengan posisi 2019.
“Jadi ini peluang besar bagi nasabah yang long term. Pertumbuhan dari sisi nasabah jumlahnya meningkat, dan fee based income-nya juga naik,” katanya.
Lebih rinci, pertumbuhan jumlah nasabah di bisnis gadai emas tumbuh 9,03% yoy dan cicil emas tumbuh 81,52% yoy.
Sementara itu, secara umum kualitas aset BSI membaik. hal ini terlihat dari financing at risk atau LAR yang turun menjadi 7,6% per September 2024. Pada Desember 2022 pembiayaan dalam risiko BSI sebesar 12,4%.
Sebagaimana tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.
“Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya,” mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024).
Sebelum putusan ini, Sritex sempat tenggelam karena terbentur utang yang menggunung. Hingga September 2022, total liabilitas SRIL tercatat US$ 1,6 miliar atau setara dengan Rp 25,04 triliun (kurs=Rp15.700/US$).
Jumlah tersebut didominasi oleh utang-utang yang memiliki bunga seperti utang bank dan obligasi. Jika benar-benar karam karena terbentur utang, maka Sritex bakal tinggal nama.
Sebelum terjadi putusan pailit ini, Sritex ini seringkali diisukan bangkrut mengingat pendapatan yang anjlok karena adanya pandemi Covid-19. Lalu apa bedanya pailit dengan bangkrut?
Melansir website resmi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi di pengadilan niaga. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disingkat UUK 2004
Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan merupakan sita umum terhadap semua aset debitur yang mengalami kepailitan, yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah suatu proses yang mencerminkan kesulitan debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya kepada kreditur, yang pada akhirnya dinyatakan oleh pengadilan sebagai pailit.
Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga meliputi kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa.
Sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004, yaitu:
Setelah permohonan tersebut diterima oleh pengadilan, akan dilakukan sidang pemeriksaan, dan putusan pailit harus dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.
Kepailitan membatasi kewenangan debitur pailit, terutama terkait harta kekayaan. Kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan asetnya beralih ke kurator. Debitur pailit hanya boleh melakukan tindakan hukum terkait harta jika tindakan tersebut dapat menambah aset pailit.
Jika ada tindakan hukum yang berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Selain itu, debitur pailit harus berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan untuk mencegah kerugian.
Tentunya, pailit dengan bangkrut memiliki definisi dan kondisi yang berbeda. Biasanya, perusahaan yang terkena pailit, belum tentu kedepannya dapat bangkrut jika perusahaan tersebut masih dapat diselamatkan, baik melalui bantuan keuangan oleh pihak-pihak tertentu, maupun upaya perusahaan sendiri yang ingin melunasi kewajiban-kewajibannya.
Sebaliknya, perusahaan yang telah bangkrut biasanya akan memasuki masa pailit. Jika pailit tersebut tak bisa selesai, maka potensi bangkrutnya pun besar.
Lalu bagaimana perbedaan definisi dan kondisi perusahaan yang pailit atau bangkrut? Berikut penjelasannya
Bedanya, Neuralink lebih fokus menanam chip otak untuk pasien lumpuh, agar mereka bisa melakukan perintah dan beraktivitas hanya dengan mengandalkan telepati.
Sementara itu, Science Corporation baru-baru ini mengumumkan hasil uji coba klinis untuk implan retina PRIMA. Hasilnya, implan tersebut mampu mengembalikan penglihatan pasien yang kehilangan kemampuan mereka.
Mereka bisa mengerjakan tugas-tugas layaknya mata normal, seperti membaca dan mengenali wajah.
“Hasil ini mendemonstrasikan pencapaian pada pengobatan pasien yang kehilangan penglihatan karena isu umur atau hal lainnya. Untuk pertama kalinya, kami mampu memulihkan kemampuan penglihatan secara penuh,” kata Profesor Frank Holz, Koordinator Keilmuwan di studi PRIMAvera.
“Sebelum ini, tak pernah ada pengobatan yang nyata untuk meningkatkan penglihatan pasien,” ia menambahkan.
Pengujian klinis PRIMA yang disebut PRIMAvera telah melakukan uji coba terhada 38 pasien yang mengalami gangguan penglihatan karena masalah pada retina atau disebut geographoc atrophy (GA). Mereka diberikan implan sistem retina PRIMA untuk memulihkan penglihatan.
Menurut Institusi Kesehatan Nasional Amerika Serikat (AS), ada sekitar 1 juta kasus GA di AS dan terdapat 160.000 kasus baru setiap tahunnya.
American Academy of Ophthalmology memprediksi ada 8 juta orang yang terdeteksi GA di seluruh dunia. Kebanyakan memiliki faktor risiko yang meningkat seiring bertambahnya usia dan rekam jejak keluarga.
Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta, Tamo Sijabat, mengatakan bahwa pihaknya terpaksa menghentikan kegiatan dari partisipan karena tidak mengantongi izin.
“Penyelenggara kegiatan, beserta pihak terkait lainnya sudah diperiksa indentitasnya dan untuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan,” kata Tamo dalam pesan tertulis di Jakarta, Minggu.
Tamo menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa membubarkan kegiatan karena belum terdaftar dalam perizinan partisipan kegiatan HBKB dan kegiatan itu dinilai mengganggu mobilitas masyarakat yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI.
Adapun masyarakat yang ingin mengadakan acara pada pelaksanaan HBKB perlu mengajukan pemberitahuan dan pendaftaran kepada Kelompok Kerja Penyelenggara HBKB yang diketuai oleh Dinas Perhubungan.
Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 509 Tahun 2016 tentang Tim Kerja HBKB.
Pemanfaatan kegiatan HBKB tersebut juga merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan HBKB, yakni pada Pasal 7 (ayat 1) yang mengatur jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga dan seni budaya.
Pada ayat 2, diatur bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap memahami dan mengikuti ketentuan dalam beraktivitas di ruang publik pada saat pelaksanaan HBKB Sudirman Thamrin dengan mendaftarkan diri sebagai partisipan kegiatan melalui website hbkb.jakarta.go.id.
Uang tersebut digadang-gadang menjadi pengganti dolar Amerika Serikat, yang digunakan sebagai alat pembayaran resmi para negara anggota BRICS.
Di Indonesia, kabar tersebut riuh dibicarakan karena terdapat tulisan “Republik Indonesia” dalam uang kertas diduga milik BRICS yang beredar di berbagai jejaring media sosial di Tanah Air.
“Inilah mata uang BRICS yg baru diluncurkan di Kazan, Russia. RI diwakili Menlu Sugiono. Mata uang BRICS adalah pengganti US$ Amerika dan bisa diperdagangkan hanya ke sesama anggota BRICS. Mantap, jadi RI tdk tergantung hanya ke US$,” demikian isi salah satu narasi milik pengguna X yang membahas soal peluncuran mata uang BRICS pada pekan keempat Oktober 2024.
Narasi serupa juga dibagikan pengguna media sosial, dengan disertai gambar Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang memegang uang kertas BRICS.
Lalu, benarkah blok BRICS telah luncurkan uang kertas?
Penjelasan: Menurut penelusuran ANTARA, gambar uang kertas yang diklaim diluncurkan BRICS pada 2024 ini, ternyata juga telah beredar di media sosial sekitar Agustus-September 2023. Tidak lama usai KTT BRICS 2023 digelar pada 22-24 Agustus.
Namun, mengacu laporan “Apa itu mata uang BRICS dan tujuannya?”, negara-negara BRICS hingga 2024 belum memiliki mata uang sendiri.
Mata uang BRICS masih dikembangkan dan belum ada pengumuman resmi tentang peluncurannya. Hingga saat ini, anggota BRICS masih menggunakan mata uang nasional masing-masing untuk transaksi perdagangan.
Lenta.ru, media Rusia yang terafiliasi dengan Grup Media Rambler, melaporkan bahwa juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan uang kertas yang dipegang Presiden Putin saat KTT BRICS 2024 merupakan uang kertas simbolis yang diberikan oleh salah satu peserta pertemuan dari Rusia.
Media Rusia Vladdy.ru juga menjelaskan bahwa pengusaha Kirzhach, Evgeniy Fedorov, adalah inisiator pembuat uang kertas simbolis BRICS yang diterima Presiden Putin di KTT BRICS 2024.
Uang kertas tersebut dicetak di percetakan Kirzhach bersama dengan perusahaan Arm-Register, dan diterbitkan dalam pecahan 50 BRICS.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bazaar UMKM BRILiaN yang diadakan di Area Taman BRI, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).
Acara ini diikuti oleh Sayat yang merupakan salah satu UMKM binaan BRI yang menghasilkan produk unggulan dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yaitu Keripik Ubi Jalar. Produk tersebut merupakan bagian dari Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).
Keripik Ubi Jalar dari Kubu Raya merupakan inovasi lokal yang memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut. Pengembangan produk ini berawal dari kondisi harga ubi jalar yang terus menurun, sehingga mendorong para pelaku UMKM untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan produk mentah menjadi camilan bernilai tinggi.
Dengan pendampingan dan pembiayaan dari BRI, UMKM ini berhasil meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta memberdayakan masyarakat lokal, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang berperan dalam proses produksi. Produk keripik berbahan baku ubi jalar dibanderol Rp10.000 per kemasan.
Selain berpartisipasi dalam bazaar ini, UMKM Keripik Ubi Jalar Kubu Raya juga merasakan manfaat dari program Desa BRILiaN yang memberikan mereka akses pasar yang lebih luas melalui platform digital dan dukungan pemasaran yang diberikan oleh BRI.
Sayat mengatakan, dukungan tersebut tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga kemudahan transaksi melalui BRImo dan sistem pembayaran digital berbasis QRIS, yang membantu memperlancar operasional bisnis. Mantri pendamping juga secara aktif memberikan edukasi mengenai kemudahan dan pentingnya melakukan transaksi secara digital.
“Alhamdulillah sampai saat ini kami didampingi oleh BRI, khususnya mantri untuk bisa mendapatkan link promosi dan penjualan produk kami,” ujar Sayat, ditulis Rabu (23/10/2024).
Sayat pun berharap BRI dapat terus menjadi mitra UMKM Indonesia sekaligus menjalin sinergi dengan pelaku usaha di desa. Bazaar UMKM BRILiaN tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk Klaster UMKM kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku UMKM. Melalui berbagai kegiatan edukasi, BRI terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing produk lokal.
Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI Muhammad Candra Utama mengapresiasi pencapaian Klaster UMKM Keripik Ubi Jalar ini. Klaster UMKM Keripik Ubi Jalar di Kubu Raya merupakan contoh nyata bagaimana potensi lokal dapat dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing.
“Melalui pendampingan intensif dari BRI, UMKM ini mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan,” ungkapnya.
Melalui program pendampingan berkelanjutan, BRI berharap produk keripik ubi jalar ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
BRI berkomitmen untuk terus mendukung UMKM di seluruh Indonesia melalui layanan pembiayaan, pendampingan, serta pelatihan yang bertujuan membantu UMKM naik kelas dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
Senior Vice President (SVP) Teknologi Inovasi PT Pertamina, Oki Muraza mengatakan bahwa dengan produksi bioetanol sekitar 40.000 kiloliter per tahun, pihaknya berhasil meluncurkan produk baru yang bernama Pertamax Green 95 dengan bioetanol 5% (E5).
“Saat ini Pertamina sudah memulai dengan 30 ribu KL plus 10 ribu KL, 40 ribu KL kapasitas yang ada. Sudah kita blend menjadi Pertamax Green. Itu sekitar 5% bioetanolnya,” kata Oki dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (22/10/2024).
Namun demikian, peluncuran produk BBM jenis Pertamax Green ini baru sebatas di dua kota, Surabaya dan Jakarta. Hal tersebut terjadi lantaran keterbatasan pasokan bioetanol fuel grade.
Oleh sebab itu, ke depan, ia berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi BBM Pertamax Green. Setidaknya dari pabrik gula, Oki berharap bisa mendapatkan maksimal 200 ribu kilo liter bioetanol.
“Tentunya ke depan kita harap ini makin kita scale up, makin besar, kita ada potensi di by-product pabrik gula tadi, molase, kita bisa dapat mungkin 200 ribu ya, kalau maksimum 200 ribuan kilo liter,” ujarnya.
Dipertahankannya Sri Mulyani membuat sang menteri harus membereskan beberapa pekerjaan rumah terkait program pengadaan sistem senjata di Kementerian Pertahanan yang selama beberapa bulan terakhir mengalami kemacetan.
Terdapat 26 Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) yang menunggu perpanjangan dan 23 loanagreement yang menantikan penandatanganan atau menyelesaikan perundingan dengan lender yang harus ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan. Terdapat pula 27 program pengadaan yang menunggu kepastian tersedianya lender sebab skema pendanaan menggunakan Kredit Swasta Asing (KSA) alih-alih Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).
Kementerian Pertahanan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mempunyai pekerjaan rumah terkait dengan pembangunan kekuatan pertahanan periode 2025-2029. Sebagaimana MEF 2020-2024, salah satu kunci pembangunan kekuatan pertahanan di era kepresidenan Prabowo Subianto ialah akuisisi sistem senjata dengan skema Pinjaman Luar Negeri (PLN).
Terkait hal tersebut, ketiga kementerian akan mendiskusikan tentang kemampuan fiskal untuk mendukung pengadaan peralatan perang sehingga dapat diketahui berapa besaran alokasi PLN untuk Kementerian Pertahanan selama administrasi Presiden Prabowo Subianto.
Diharapkan pada triwulan pertama tahun depan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sudah menerbitkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025-2029 untuk Kementerian Pertahanan sehingga dapat diketahui kegiatan belanja apa saja yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia hingga akhir dekade ini.
Salah satu kegiatan akuisisi sistem senjata yang diprediksi akan memerlukan anggaran cukup besar adalah pembelian F-15EX yang telah menjadi komitmen Prabowo Subianto sejak menjadi Menteri Pertahanan. Pengadaan jet tempur buatan Boeing tersebut selain untuk meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Udara, juga dimaksudkan guna menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan global.
Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan lawatan ke Amerika Serikat, di mana salah satu agenda adalah bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Kunjungan itu direncanakan akan dilaksanakan setelah pemilu Amerika Serikat dan merupakan bagian dari tur ke beberapa negara setelah resmi menjadi orang nomor satu di Indonesia.
TNI Angkatan Laut diperkirakan akan mendapatkan alokasi PLN untuk belanja kapal selam dan kapal fregat. Apabila Kementerian Pertahanan memutuskan pengadaan kapal selam baru sambil menunggu penyelesaian pembangunan kapal selam Scorpene Evolved, dapat dipastikan kapal selam tersebut baru akan diserahkan oleh penerima kontrak kepada Indonesia paling cepat enam tahun setelah kontrak efektif.
Masa pembangunan enam tahun berlandaskan pada asumsi bahwa galangan penerima kontrak tidak mempunyai order backlog dari pembeli lain, di samping mempunyai fasilitas produksi yang cukup untuk mengerjakan pesanan kapal selam secara simultan. Jika Kementerian Pertahanan memutuskan melakukan pembelian kapal selam bekas, tentu saja waktu penyerahan akan lebih cepat namun dengan konsekuensi masa pakai kapal selam tersebut tidak akan sampai 30 tahun.
Akuisisi kapal fregat merupakan program pengadaan yang diperkirakan akan menarik sejumlah galangan kapal untuk menawarkan solusi mereka. Pada MEF 2020-2024, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pengadaan kapal fregat kelas Thaon Di Revel buatan Fincantieri senilai US$ 1,25 miliar, di mana kontrak kapal perang tersebut diharapkan memasuki tahap efektif pada tahun depan.
Dua fregat kelas Thaon Di Revel yang dibeli oleh Indonesia sebenarnya diperuntukkan bagi Angkatan Laut Italia, akan tetapi pemerintah Italia bersedia mengalihkan kapal perang tersebut kepada Indonesia. Galangan Italia diperkirakan akan kembali mengajukan fregat kelas Thaon Di Revel untuk memenuhi kebutuhan Indonesia pada periode 2025-2029 sesudah sukses memasok dua fregat kelas yang sama pada MEF 2020-2024.
Fincantieri diperkirakan akan bersaing dengan Naval Group yang akan menyodorkan fregat kelas Amiral Ronarc’h yang telah sukses diekspor ke Yunani. Fregat yang memiliki tonase 4.500 ton, panjang 123 meter dan lebar 18 meter merupakan kapal perang yang telah didigitalisasi sehingga tidak memerlukan jumlah awak yang banyak, di mana digitalisasi kapal perang adalah kecenderungan yang tidak dapat dihindari lagi saat ini.
Karena telah didigitalisasi, fregat yang dikenal juga sebagai Frégate de Défense et d’Intervention (FDI) sudah menerapkan keamanan siber untuk menjaga agar dua pusat data yang ada di kapal perang itu aman dari gangguan serangan siber. Kedua pusat data adalah bagian dari arsitektur digital kapal perang itu yang berbasis pada komputasi awan.
Sebagai bagian dari paket penawaran FDI, Naval Group akan bekerja sama dengan PT PAL Indonesia sebagaimana diindikasikan pada awal tahun ini. Rencana demikian merupakan bagian dari upaya memenangkan kontrak sebagaimana dalam program kapal selam kelas Scorpene.
Menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menyerap teknologi terhadap tawaran itu, di mana teknologi yang dimaksud bukan saja tentang konstruksi kapal perang, namun pula menyangkut integrasi subsistem, teknologi elektronika, keamanan siber dan lain sebagainya. Penting untuk diingat bahwa daya serap teknologi oleh firma-firma Indonesia dalam program akuisisi sistem senjata masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan.
Turki akan menjadi pesaing bagi Fincantieri dan Naval Group dengan menawarkan fregat kelas Istanbul kepada Indonesia. Dibandingkan dengan fregat buatan Italia maupun Prancis, fregat asal Turki selain memiliki dimensi yang lebih kecil juga belum didigitalisasi.
Dalam beberapa tahun terakhir Turki memang gencar menawarkan beragam sistem senjata ke Indonesia, di mana sebagian besar belum proven dan hanya menjadikan Indonesia sebagai first export customer. Sejak 2010 hingga saat ini, Indonesia telah merasakan dampak negatif status sebagai first export customer bagi beberapa mesin perang buatan negara lain, sebab status tersebut menjadikan Indonesia sebagai laboratorium lapangan bagi sistem senjata yang dibeli.
Perlu digarisbawahi pula bahwa pembiayaan pembelian kapal perang dari Turki akan menghadapi masalah di Kementerian Keuangan. Fakta menunjukkan bahwa inflasi Turki per bulan di atas 60 persen dengan tingkat resiko kredit Turki adalah Level B menurut Fitch Ratings, sehingga sulit bagi Kementerian Keuangan untuk mencari lender yang berbasiskan pada LPKE.
Kalau Kementerian Keuangan menggunakan skema KSA, maka terdapat risk premium yang harus ditanggung oleh Indonesia sehingga biaya utang menjadi lebih mahal daripada memakai skema LPKE. Selama ini Kementerian Keuangan sudah memberikan perhatian khusus terhadap impor sistem senjata dari Turki karena tidak ada lembaga keuangan Barat yang mau menjadi penjamin maupun lender.
