BLOGSPORTS

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebut sudah mencium kejanggalan sejumlah proses pengadaan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak lama. LKPP mengklaim juga pernah menyurati Sahbirin Noor alias Paman Birin, mantan Gubernur Kalsel yang sempat ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek infrastruktur.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan lembaganya memiliki sistem peringatan dini atau early warning system dalam setiap proses pengadaan secara elektronik, termasuk untuk proyek infrastruktur. Dia bilang sistem tersebut dapat mengendus apabila ditemukan kejanggalan dalam proses pengadaan melalui E-Katalog pemerintah.

“Jadi di E-Katalog kalau ada yang mencurigakan misalnya tayang mendadak, naik terus turun itu kita monitor,” kata Setya Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, (18/11/2024).

Dia mengatakan ketika sistem peringatan dini ‘berbunyi’ maka tugas LKPP adalah mengirimkan surat peringatan ke lembaga yang bersangkutan, misalnya pemerintah daerah. Dia mencontohkan sistem peringatan dini ini pernah berbunyi untuk pengadaan di Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Untuk kasus Kalimantan Selatan itu sebenarnya saya sudah kirim surat peringatan ke Gubernur, tapi sepertinya tidak digubris sampai akhirnya terjadi OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Setya.

Sebelumnya, KPK sempat menggelar OTT di Provinsi Kalimantan Selatan pada awal Oktober 2024. Setelah operasi senyap itu, KPK menetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan 6 orang lainnya menjadi tersangka suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kalsel pada periode 2021-2024. KPK menduga Sahbirin Noor dan tersangka lain mengakali proses tender sejumlah proyek untuk dimenangkan perusahaan tertentu. Dia diduga juga meminta fee dari pemenang proyek tersebut.

Namun belakangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sahbirin Noor atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Lewat putusan itu, PN Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka pria yang sering disebut Paman Birin. Sahbirin mengundurkan diri dari jabatan Gubernur satu hari setelah memenangkan gugatan praperadilan.

Meski sudah tak berstatus tersangka, hari ini, Senin (18/11/2024), KPK diketahui menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sahbirin Noor di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Sahbirin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap program 100 hari Presiden Prabowo Subianto harus bisa memperbaiki daya beli masyarakat.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto hal ini merupakan strategi jangka pendek agar ekonomi Indonesia bisa keluar dari stagnasi pertumbuhan 5%.

“100 hari pertama harus bisa memperbaiki daya beli, apapun yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan itu harus memperbaiki daya beli,” kata Eko dalam diskusi publik Indef ‘Ambisi Pertumbuhan 8%, Realistiskah?’

Hal ini, kata Eko, harus dilakukan agar konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, 5%. Kedua, upaya mencegah gelombang PHK. Pemerintah harus berupaya menekan jumlah PHK. Pasalnya, fenomena ini berisiko menekan daya beli.

“Dalam 100 hari itu tidak mudah juga, tetapi setidaknya ke depan PHK-PHK bisa dihindari. Salah satunya, ya memang jangan dinaikkin (PPN) yang saya bilang tadi. Ditunda dulu,” ujar Eko.

Ketiga adalah program makan bergizi gratis. Eko berharap program ini harus diimplementasikan secara efektif agar bisa mendongkrak daya saing UMKM. Selain itu, dia juga ingin agar program ini minim penyimpangan.

“Jangan sampai anggaran anak Rp 15.000, sampai ke siswa setengahnya…Kalau tidak efektif kebijakan MBG ini bisa berubah lima tahun ke depan,” kata Eko.

Adapun, baik Prabowo dan Gibran tidak pernah menuturkan soal program 100 hari. Mereka memperkenalkan perihal program Quick Wins. Berikut ini daftarnya:

1. Program makan siang bergizi gratis 

2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik

3. Penuntasan TBC 

4. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah 

5. Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel, dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah

6. Membangun sekolah unggulan terintegrasi 

7. Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare.

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pengusaha, khususnya di sektor ritel dan pusat perbelanjaan. Mereka memproyeksikan kenaikan tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga barang, tetapi juga semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengungkapkan, daya beli masyarakat sudah menunjukkan pelemahan sejak awal tahun 2024. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN 12% hanya akan memperburuk situasi, di mana dampaknya akan terjadi kenaikan harga produk dan barang dan pada akhirnya mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja.

“Dari awal kami meminta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN ini dari 11% menjadi 12%, karena berpotensi semakin menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Karena kenaikan PPN ini akan mempengaruhi harga produk, harga barang akan naik,” kata Alphonzus saat ditemui di Hotel Santika ICE BSD Tangerang, Jumat lalu ditulis Minggu (17/11/2024).

Alphonzus mengingatkan bahwa daya beli masyarakat adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 57% dari total produk domestik bruto (PDB). Ia mengkhawatirkan penurunan daya beli ini akan menghambat target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

“Struktur masyarakat Indonesia kan didominasi oleh kelas menengah bawah. Artinya kalau ini terganggu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terdampak. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 57% didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, padahal pemerintah punya target 8%,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah juga menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, kenaikan PPN akan menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama dalam hal likuiditas.

Budihardjo menilai kenaikan PPN menjadi 12% akan mempengaruhi cash flow pelaku usaha, terutama karena mereka harus membayar pajak di awal meski pembayaran dari konsumen belum diterima sepenuhnya.

“Artinya, kadang-kadang kita harus setor pajak, sedangkan kita belum terima pembayaran. PPN 12% itu cukup besar. Jadi likuiditasnya terserap ke pajak sih,” kata Budi.

Selain itu, Budihardjo menyoroti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19, sehingga kebijakan kenaikan PPN 12% ini dianggap tidak tepat waktu.

Oleh sebab itu, para pengusaha secara kompak meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini. Jika pemerintah tetap menaikkan PPN jadi 12%, mereka berharap ada insentif atau stimulus yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah bawah, agar dampak negatif dapat diminimalisir.

“Kalau memang ini harus dilakukan (kenaikan) PPN 12%, penerimaan negara itu dibalikin ke bawah. Diberikan program-program yang menyentuh bawah, sehingga daya belinya naik ke atas,” ucapnya.

Sejalan untuk meminta penundaan implementasi PPN 12%, Budi berencana menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan audiensi.

“Ya kami kan dari awal mengimbau untuk ditunda PPN 12% karena situasinya sedang tidak tepat dan kami sedang merencanakan untuk PPN ini untuk mengirim surat ke Ibu Menteri (Sri Mulyani) melakukan audiensi,” kata Budi.

Dia tak menampik ihwal kenaikan PPN 12% telah tercantum dalam Undang-Undang. Namun, menurutnya itu bisa diganti dengan peraturan pengganti undang-undang untuk sementara waktu dari Presiden.

“Memang ini adalah undang-undang, tapi kan mungkin bisa dibantu dengan PERPU, mungkin peraturan Presiden pengganti undang-undang. Poinnya kami minta ditunda 1-2 tahun atau gimana, sambil lihat situasi itu. Jangan dilakukan dulu di Januari 2025, karena waktu sangat pepet,” pungkasnya.

Kadobet

Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) membeberkan, Indonesia memiliki cadangan panas bumi mencapai 24 Giga Watt (GW) atau 40% dari cadangan panas bumi di dunia. Namun sayangnya, sampai saat ini Indonesia baru memanfaatkan 10% dari jumlah cadangan yang ada.

Ketua API Julfi Hadi mengungkapkan, Indonesia sendiri merupakan negara yang dilingkari cincin api, sehingga Indonesia dikaruniai dengan cadangan panas bumi yang berlimpah.

“Indonesia adalah negara volcanic, negara gunung api. Karena itu Indonesia adalah negara geothermal. 40% dari reserve di dunia ada di Indonesia Sekitar 24 Giga Watt reserve ada di Indonesia. Tapi seperti pernyataan tadi, hanya 10% baru bisa dipakai,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Senin (11/11/2024).

Lantas, apa alasan belum maksimalnya pemanfaatan panas bumi nasional? Menjawab pertanyaan tersebut, Julfi membeberkan bergam faktor. Pertama, perihal tarif listrik khususnya pada sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dikembangkan oleh perusahaan swasta (IPP).

“Semua hubungannya commercial, bagaimana Perpres 2022 yang meng-guide tarif EBT itu. Kalau kita lihat dengan IPP, ini masih sub-commercial. Jadi kalau kita lihat return-nya atau IRR (internal rate of return) kira-kira segini ekspektasi IPP kira-kira di atas, ini gap tentunya harus diisi supaya bisa masuk ekspektasi,” kata Julfi.

Untuk faktor tersebut, Julfi menilai sumber energi panas bumi harus diturunkan tarifnya dengan cara menurunkan pengeluaran modal (capex) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan meningkatkan produksi energi panas bumi melalui pengembangan sumber-sumber panas bumi yang ada di Indonesia.

“Pertama, jelas harus menurunkan capex untuk membangunnya (PLTP). Dari tadinya US$ 6-7 juta per Mega Watt (MW), harus turun kira-kira US$ 5 juta per MW. Jadi untuk menurunkan megawatt per US$ ini bukan capex saja. Kita harus meng-enhance juga produksi dengan teknologi,” bebernya.

Faktor kedua, belum banyaknya industri hilirisasi panas bumi di Indonesia. Julfi mengatakan hilirisasi panas bumi bisa meningkatkan pemanfaatan panas bumi di Indonesia.

“Jadi kalau hilirisasi industri downstream ini kita bangun. Bukan saja menurunkan, cuman investment akan masuk, Banyak, termasuk dari proyek-proyek IPP akan mulai mengembangkan juga hilirisasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Julfi mengungkapkan faktor berikutnya adalah perihal insentif yang diberikan pemerintah untuk pengembangan panas bumi. Julfi menilai, jika pemerintah bisa memberikan insentif lebih menarik pada pengembangan panas bumi di Indonesia, bisa menarik berbagai IPP untuk masuk mengembangkan panas bumi nasional.

“Kalau pemerintah membantu ini (pemberian insentif), geothermal booming, investasi geothermal akan masuk, GDP akan naik, lapangan kerja akan naik, energy security, dan juga tentunya emission CO2 free. Jadi chicken and egg ini,” tandas Julfi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, atau dikenal sebagai bisnis Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK untuk mendorong LJK agar dapat menjembatani

“POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengamanatkan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion, yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan Emas dalam bentuk Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK,” sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi, Jumat, (15/11/2024).

Adapun tujuan peluncuran POJK tersebut untuk memberikan pedoman bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion antara lain mengenai cakupan Kegiatan Usaha Bulion, persyaratan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, mekanisme perizinan KegiatanUsaha Bulion, pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, diatur penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud dan pelindungan konsumen, sertasistem pelaporan.

POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Lebih jauh berikut poin-poin aturan dalam POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Poin-poin Aturan Usaha Bulion:

a. Cakupan Kegiatan Usaha Bulion,

b. Persyaratan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion,

c. Mekanisme perizinan Kegiatan Usaha Bulion,

d. Pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion,

e. Penerapan prinsip kehati-hatian,

f. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risikobagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion,

g. Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaanterorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnahmassal, penerapan Strategi Antifraud dan pelindungan konsumen, dan

h. Pelaporan.

Aplikasi e-commerce asal China makin kencang menjajah dunia. Antara lain aplikasi Temu di bawah PDD Holdings, serta Shein.

Di Indonesia, aplikasi Temu dan Shein dilarang masuk karena dikhawatirkan bisa membunuh UMKM lokal. Pasalnya, kedua aplikasi tersebut menawarkan barang dengan harga sangat murah.

Hal ini dimungkinkan model bisnisnya yang langsung menjual barang dari pabrik ke konsumen akhir tanpa perantara.

Model bisnis ini terbukti efektif menjaring pasar. Dalam laporan firma intelijen Appfigures, Temu menduduki urutan pertama sebagai aplikasi yang paling banyak di-download Gen Z di Amerika Serikat (AS) berusia 18-24 tahun.

Gen Z sendiri kerap disebut sebagai generasi penentu tren saat ini. Dominasi e-commerce China sepertinya mulai membuat perusahaan AS ketar-ketir.

Raksasa e-commerce AS, Amazon, langsung bereaksi dengan meluncurkan layanan yang menjual barang-barang sangat murah. Disebut ‘Amazon Haul’, kisaran barangnya di bawah US$20 (Rp 317.000-an).

Pada bulan Agustus, CEO Amazon Andy Jassy mengatakan harga jual rata-rata turun karena pelanggan beralih ke barang yang lebih murah dan membeli lebih banyak barang penting.

Perusahaan mengatakan bahwa sebagian besar produk di Amazon Haul akan dihargai $10 (Rp 158.000-an) atau kurang. Bahkan, beberapa di antaranya hanya berharga $1 (Rp 15.800-an).

Layanan dengan patokan harga murah ini akan tersedia dalam aplikasi Amazon di AS dan pengguna dapat mencari ‘Haul’. Perusahaan mengatakan layanan itu akan tersedia ketika pengguna memperbarui aplikasi Amazon versi terbaru.w

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ambruk lebih dari 1% pada akhir perdagangan Kamis (14/11/2024), di tengah memburuknya kembali sentimen pasar global setelah data terbaru inflasi Amerika Serikat (AS) kembali memanas.

IHSG ditutup ambruk 1,29% ke posisi 7.214,56. IHSG kembali terkoreksi ke level psikologis 7.200 pada akhir perdagangan hari ini.

Nilai transaksi indeks pada hari ini mencapai sekitar Rp 10,9 triliun dengan melibatkan 23,1 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1,2 juta kali. Sebanyak 173 saham menguat, 431 saham melemah, dan 182 saham stagnan.

Terpantau hampir seluruh sektor berada di zona merah pada akhir perdagangan hari ini, kecuali sektor teknologi yang masih mampu bergairah yakni mencapai 1,27%. Adapun sektor properti menjadi penekan terbesar IHSG yakni mencapai 1,78%.

Sementara dari sisi saham, emiten energi baru terbarukan (EBT) Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menjadi penekan terbesar IHSG yakni mencapai 13,2 indeks poin.

Selain itu, ada emiten perbankan raksasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan emiten telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) yang juga membebani IHSG masing-masing mencapai 11,6 dan 5,7 indeks poin.

IHSG kembali merana di tengah memanasnya kembali inflasi Amerika Serikat (AS) pada periode Oktober 2024, setelah dalam beberapa bulan terakhir melandai.

Indeks Harga Konsumen (IHK) AS kembali menanjak Oktober 2024, mencapai 2,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari 2,4% di bulan sebelumnya. Kenaikan ini adalah yang pertama dalam tujuh bulan terakhir karena sejak Maret-September 2024, inflasi terus melandai.

Sedangkan IHK inti Negeri Paman Sam mencapai 3,3% (yoy) pada Oktober atau sama dengan bulan sebelumnya.

Secara bulanan, inflasi umum mencapai 0,2% pada Oktober 2024 atau sama dengan September. Demikian juga dengan inflasi inti bulanan.

Kondisi ini diperparah oleh hasil pemilu AS yang dimenangkan oleh Donald Trump. Kebijakan perdagangan proteksionis dan tarif tinggi yang diusung Trump dipandang akan memicu tekanan inflasi lebih tinggi karena meningkatnya biaya impor.

Bagi Indonesia, kenaikan inflasi ini menjadi alarm bahaya. Jika inflasi AS terus menanjak naik maka peluang bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) memangkas suku bunga secara agresif akan musnah. Kondisi ini bisa memicu capital outflow serta mengurangi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk memangkas BI rate.

Tak hanya itu saja, masih perkasanya dolar AS dan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS juga turut membebani IHSG, membuat investor asing terus mencatatkan penjualan bersih (net sell) hingga kemarin.

Indeks dolar AS (DXY) ditutup di posisi 106,505. Posisi ini adalah yang tertinggi sejak 1 November 2023 atau lebih dari setahun terakhir.

Lonjakan indeks dolar menandai jika investor tengah memburu dolar kembali dan meninggalkan instrumen berdenominasi non-dolar.

Kondisi ini diperparah dengan melesatnya imbal hasil US Treasury. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun melesat ke 4,43% pada perdagangan kemarin atau rekor tertinggi sejak 1 Juli 2024.

Dua kondisi di atas mencerminkan jika investor sudah berbondong-bondong ke pasar keuangan Negeri Paman Sam kembali sehingga instrumen investasi di negara berkembang seperti Indonesia ditinggal dan melemah.

Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya mengenai potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground. Ada yang mengkritik, namun ada pula yang melihatnya sebagai potensi.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Kholid menjadi salah satu yang menyoroti hal ini. Dia mengutip ucapan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menyebut akan mengejar potensi pajak dari underground economy.

“Kemarin saya diwawancara juga reporter saya tidak bisa menjawab juga, apa yang dimaksud underground,” kata Kholid dalam rapat kerja dengan Sri Mulyani dan jajarannya, di Gedung DPR, pada Rabu, (13/11/2024).

Kholid menuntut penjelasan lebih jauh mengenai maksud dari ekonomi bawah tanah tersebut. Menurut dia hal itu perlu diperjelas mengenai definisi underground economy ini.

“Mungkin perlu penjelasan juga, ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy kita harus definisikan itu apa. Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana,” kata dia.

Dia mempertanyakan apakah underground economy merupakan ekonomi informal yang tidak masuk PDB atau kegiatan-kegiatan yang illegal, seperti judi online. Apabila yang dimaksud adalah judi, maka Kholid akan menolaknya.

“Itu sangat kontroversial, ketika misal orang menyasar judol. Saat ini judol ingin diberantas, tapi ada isu underground economy, sehingga tafsirnya ke sana,” kata dia.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo juga menyoroti soal shadow economy. Dia mengatakan shadow economy di Indonesia disebut meningkat merujuk pada buku Nota Keuangan APBN 2024.

“Disampaikan bahwa peningkatan shadow economy atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita,” kata dia.

Dia mengatakan shadow economy yang dimaksud termasuk pajak dari sektor informal yang belum dielaborasi. Dia mengatakan apabila tidak digarap, maka maraknya ekonomi bayangan ini akan berpengaruh ke ekonomi RI.

“Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita meng-capture shadow economy kita dan ini disampaikan di Nota Keuangan 2024, tapi ini belum dielaborasi dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebut underground economy akan menjadi bidikan pengenaan pajak itu di antaranya judi online yang dilakukan masyarakat Indonesia di luar negeri, seperti judi dalam pertandingan sepak bola. Dia mengatakan potensi pajak dari ekonomi bawah tanah ini amat besar.

“Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali, onshore dan offshore, yang melakukan betting kepada sepak bola di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali. Banyak banget,” kata kata dia dalam acara Orasi Ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (28/10/2024).

“Dia melakukan online betting gitu, sudah enggak bayar, sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, nggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) mestinya. Tapi kan enggak mungkin dia melaporkan penghasilan yang berasal dari judi, nggak mungkin,” kata Anggito.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Sidang Raya ke-18 Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Gibran membagikan sejumlah arahan dan cerita ketika dirinya menjabat sebagai wali kota Solo.

“Kami mohon nanti keluarga besar PGI bapak ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah terutama untuk mengatasi masalah intoleransi,” kata Gibran.

Gibran lalu menampilkan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Solo, Jawa Tengah. Gibran mengakui kejadian intoleran kerap terjadi di kota yang pernah dipimpinnya itu.

“Jadi kalau di Solo tiap tahun ada perayaan imlek, dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen imlek, patung-patung dari semua shio. Tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes,” ucapnya.

“Padahal wali kota-wali kota sebelumnya ndak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok, antek-antek China,” sambungnya.

Kemudian, Gibran juga menceritakan kasus yang pelaku intolerannya merupakan anak sekolah. Kala itu, Gibran memutuskan menutup sekolah tersebut dan memberi pembekalan terhadap guru dan siswanya.

“Ini ada juga bapak ibu yang agak miris, ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam, makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan,” katanya.

Meski diprotes, Gibran mengaku tak mundur untuk menjadikan Solo sebagai kota toleran.

“Justru saya bilang ke panitianya, panitia imlek, panitia natal, tahun depan (acara) digedein aja,” ujarnya.

Menurutnya, peringkat Kota Solo sebagai kota toleran terus meningkat dari nomor 9 ke nomor 4. Menurutnya, capaian itu berkat usaha seluruh pihak.

Gibran lantas mendorong adanya dialog damai serta peran seluruh masyarakat dalam mengupayakan toleransi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound setelah terperosok dalam ke zona merah dalam beberapa waktu terakhir. 

Per pukul 14:06 WIB, IHSG berhasil melesat 1,03% ke posisi 7.341,47. IHSG kembali ke level psikologis 7.300 sejak awal sesi I hari ini.

Nilai transaksi indeks pada awal sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 8,3 triliun dengan volume transaksi mencapai 22 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 1 juta kali.

IHSG bangkit setelah beberapa hari terakhir merana hingga sempat menyentuh level psikologis 7.100. Aksi penjualan bersih (net sell) investor asing menjadi pemicunya dalam beberapa hari terakhir.

Namun, mulai banyaknya saham-saham besar yang sudah menyentuh level rendah membuat pasar di dalam negeri kembali melirik pasar saham RI dan cenderung kembali memburunya. Selain itu, bangkitnya saham-saham besar juga turut menopang IHSG.

Sementara itu ada lima saham yang terbang tinggi pada perdagangan sesi II hari ini, hingga pukul 14.21 WIB. Kenaikan tertinggi dipimpin oleh BOAT yang naik 27% ke level 127. Lalu diikuti oleh MLPL yang terbang 23,26% dalam perdagangan hari ini saja. 

Kemudian DWGL naik 19,23%. Lalu DEWA dan BUMI masing masing terbang, 17,82% dan 15,44%.

Sementara itu, asing masih melakukan aksi penjualan bersih (net sell) atau outflow hingga mencapai Rp 1,53 triliun di seluruh pasar. Aksi net sell asing juga masih terjadi di saham-saham perbankan raksasa.

Asing yang masih mencatatkan net sell terjadi karena pasar saham AS dan China kembali menarik setelah Donald Trump resmi memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 dan stimulus ekonomi di China akan diberikan.

Kemenangan Trump di pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) pada Rabu pekan lalu dikhawatirkan menggencarkan kebijakan yang menekan negara Asia, termasuk Indonesia.

Menurut catatan Reuters pada Kamis pekan lalu, Trump telah berjanji akan menerapkan tarif baru yang kemungkinan besar akan signifikan pada berbagai barang dari negara-negara seperti China dan Meksiko.

Tarif ini kemungkinan akan mendorong inflasi dan, pada gilirannya, memperkuat dolar AS serta memperlambat pelonggaran kebijakan bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed).

Hal tersebut pada gilirannya berpotensi menarik dana keluar dari pasar negara berkembang, seperti yang telah terjadi akibat penguatan dolar AS.

Dari China, pemerintah mengumumkan paket stimulus lima tahun senilai 10 triliun yuan atau setara Rp 21.900 triliun, pada Jumat pekan lalu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah utang pemerintah daerah, sambil mengisyaratkan lebih banyak dukungan ekonomi akan datang tahun depan.