Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, pemerintah telah memajukan target swasembada pangan nasional dari yang sebelumnya ditargetkan tahun 2028, kini maju menjadi tahun 2027. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional KTT G20 di Brasil dan APEC.
“Kita kan (awalnya ditargetkan) swasembada pangan 2028. Sekarang sudah maju lagi, kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20 dan di APEC, bukan 2028, tapi 2027. Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya sudah tuh sampai. Kita punya waktu 2 tahun, 2 tahun harus bekerja keras,” ungkap Zulhas saat Konferensi Pers di gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Zulhas menekankan, keberhasilan mencapai swasembada pangan tidak lepas dari peran Bulog. Untuk itu, ia mengusulkan transformasi Bulog menjadi lembaga non-komersial agar lebih efektif, dan tidak hanya berorientasi pada aspek profit.
“Masifnya judi online ini karena menurut pakar dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Perlu diketahui, endorfin merupakan senyawa kimia yang ada di otak manusia. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini berperan mengatur perasaan senang.
Budi Gunawan mengatakan efek psikologis dari hormon inilah yang membuat para pemain senang bermain judi online hingga akhirnya ketagihan. Padahal, kata dia, kemenangan yang didapatkan pemain hanyalah akal-akalan dari operator judi tersebut.
“Kemenangan itu sudah diatur operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika deposit sudah besar dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya,” kata dia.
Itulah mengapa Budi menilai judi online sudah seperti wabah. Dia menyebut kebiasaan bermain judi online ini dapat menular dan membuat siapapun jadi korban. Hingga akhir 2024 ini, pemerintah mencatat ada 8,8 juta pemain judi online yang di antaranya anggota TNI-Polri, pegawai swasta hingga anak-anak.
“Sebetulnya judi online sudah seperti wabah, penyakit menular yang menjangkiti berbagai kalangan dari tua hingga anak-anak,” ujar dia.
Karena itu, dia berjanji pemerintah serius dalam upaya memberantas judi online. Dia mengatakan berbagai upaya yang akan terus dilakukan di antaranya melakukan penegakan hukum, memblokir situs judi online dan memblokir aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online.
Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengungkapkan ada beberapa alasan yang membuat masyarakat memilih berobat ke luar negeri dibandingkan di tanah air. Berdasarkan data-data yang ada, sekitar 1,2 juta turis melakukan wisata kesehatan ke Malaysia, termasuk dari Indonesia.
“Alasannya ada beberapa hal, tarif yang bersaing dengan Singapura, budaya dan bahasa yang hampir sama dengan kita. Ini yang kami cermati juga,” kata dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024, Rabu (20/11/2024).
Kemenkes pun tidak tinggal diam, ada beberapa strategi yang disusun untuk membuat masyarakat memilih berobat di dalam negeri saja. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah SDM ang berkualitas, mulai dari dokter umum hingga spesialis.
“Kami usaha tingkatkan dokter, produksi banyak dan cukupi kekurangan, kami juga bantu dikti, soal hospital base, pendidikan spesialis bisa nambah dan nambal kekurangan yang ada,” ujarnya.
Dari sisi sarana dan prasarana, Kemenkes juga membangun dan meningkatkan standar rumah sakit yang ada, salah staunya dengan menggandeng pihak swasta. Menurutnya saat ini Kemenkes telah banyak melakukan pembaruan gedung-gedung rumah sakit yang telah diresmikan. Dalam Asta Cita juga mengamanatkan akan membangun RS tipe D jadi tipe C di pelosok dengan program yang bagus.
Dia menyebut ada sekitar 66 rumah sakit yang diinstruksikan ke Kemenkes dan akan selesai dalam 2 tahun ke depan. Selain itu ada juga kerja sama dengan RS ternama yang akan tepusat di KEK Bali, dan menarik wisata kesehatan.
PT Hutama Karya (Persero) segera merampungkan proyek Pelebaran dan Perbaikan Geometrik Jalan Soreang – Rancabali – Cidaun di Kabupaten Bandung & Cianjur melalui Kerja Sama Operasi / KSO Hutama – Abipraya. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan bahwa jelang akhir tahun, proyek senilai Rp 243,89 miliar ini telah mencapai progres 96,05% per 10 November 2024.
“Proyek dijadwalkan diresmikan akhir bulan Desember 2024 dengan mengedepankan kualitas dan penerapan standar K3 yang ketat untuk melindungi para pekerja dan juga pengguna jalan yang melintas selama pekerjaan proyek berlangsung,” ungkap Adjib dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).
Adjib menambahkan scope pekerjaan Hutama Karya yang telah diselesaikan meliputi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 84,05 Km, rehabilitasi minor jalan sepanjang 29,93 Km, rehabilitasi mayor jalan sepanjang 7,41 Km, pelebaran jalan sepanjang 21,54 Km, perbaikan geometrik jalan sepanjang 3,51 Km, pemeliharaan jembatan sepanjang 26,90 M, hingga pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 134,4 M.
Selama pengerjaan, kepadatan lalu lintas menjadi tantangan utama dalam proyek ini. Hal ini disebabkan oleh lokasi proyek yang merupakan jalur utama Kabupaten Bandung menuju Cianjur yang menyebabkan pekerjaan di titik-titik tertentu harus dilakukan buka tutup jalan secara berkala. Selain itu, cuaca yang ekstrim di lokasi pelaksanaan proyek seringkali mengakibatkan pohon tumbang, banjir, dan longsor yang menyebabkan pekerjaan menjadi terhambat. Namun untuk menghadapi kendala tersebut Hutama Karya mengoptimalkan tim proyek yang siaga di titik-titik rawan bencana.
“Menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim, secara berkala dilakukan penambahan kendaraan alat berat untuk mempercepat pekerjaan dan penerapan solusi konstruksi infrastruktur tanah lunak dengan Mortar Foam yang biasa digunakan untuk meminimalisir masalah penurunan timbunan tanah serta mengefisiensi waktu pada saat menangani longsor dan jalan yang rusak akibat banjir di lokasi proyek,” imbuhnya.
Penyelesaian proyek diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi khususnya di kawasan Bandung dan Cianjur.
“Dengan fokus pada kualitas, efisiensi, dan manfaat jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh dari Bandung ke Cianjur, mengurangi kemacetan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar, dan memperkuat daya tarik pariwisata di wilayah Jawa Barat,” tutupnya.
Hal ini tercetus usai Erick bertemu dengan Badan Penyelenggara Haji (BP-Haji) Gus Irfan dan Wakil Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak Selasa, (19/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Erick mengatakan, Kementerian BUMN siap mendampingi BP-Haji untuk memberi pelayanan yang lebih baik melalui perusahaan pelat merah.
Salah satu perusahaan yang diajak untuk berdiskusi soal pembangunan infrastruktur kampung haji ini adalah PT PP (Persero) Tbk (PTPP).
“PT PP kembali kita sedang melihat apakah mungkin mimpi besar kita semua, Pak Prabowo khususnya memang sudah berulang-ulang menyatakan, coba dilihat kemungkinan bagaimana ada perkampungan Indonesia khususnya rumah Indonesia untuk pelayanan haji terpadu,” yngkap Erick di Gedung Kementerian BUMN.
Meski demikian, Erick mengatakan, hal ini masih berupa ide awal. Sehingga, belum bisa memastikan lebih lanjut keterlibatan PT PP dalam menginisiasi kampung haji ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memudahkan jemaah haji asal Indonesia. Rencana membangun kampung haji Indonesia di Mekkah disebut telah mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi, terutama dari Pangeran Muhammad Bin Salman.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebut sudah mencium kejanggalan sejumlah proses pengadaan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak lama. LKPP mengklaim juga pernah menyurati Sahbirin Noor alias Paman Birin, mantan Gubernur Kalsel yang sempat ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek infrastruktur.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan lembaganya memiliki sistem peringatan dini atau early warning system dalam setiap proses pengadaan secara elektronik, termasuk untuk proyek infrastruktur. Dia bilang sistem tersebut dapat mengendus apabila ditemukan kejanggalan dalam proses pengadaan melalui E-Katalog pemerintah.
“Jadi di E-Katalog kalau ada yang mencurigakan misalnya tayang mendadak, naik terus turun itu kita monitor,” kata Setya Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, (18/11/2024).
Dia mengatakan ketika sistem peringatan dini ‘berbunyi’ maka tugas LKPP adalah mengirimkan surat peringatan ke lembaga yang bersangkutan, misalnya pemerintah daerah. Dia mencontohkan sistem peringatan dini ini pernah berbunyi untuk pengadaan di Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Untuk kasus Kalimantan Selatan itu sebenarnya saya sudah kirim surat peringatan ke Gubernur, tapi sepertinya tidak digubris sampai akhirnya terjadi OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Setya.
Sebelumnya, KPK sempat menggelar OTT di Provinsi Kalimantan Selatan pada awal Oktober 2024. Setelah operasi senyap itu, KPK menetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan 6 orang lainnya menjadi tersangka suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kalsel pada periode 2021-2024. KPK menduga Sahbirin Noor dan tersangka lain mengakali proses tender sejumlah proyek untuk dimenangkan perusahaan tertentu. Dia diduga juga meminta fee dari pemenang proyek tersebut.
Namun belakangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sahbirin Noor atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Lewat putusan itu, PN Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka pria yang sering disebut Paman Birin. Sahbirin mengundurkan diri dari jabatan Gubernur satu hari setelah memenangkan gugatan praperadilan.
Meski sudah tak berstatus tersangka, hari ini, Senin (18/11/2024), KPK diketahui menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sahbirin Noor di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Sahbirin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto hal ini merupakan strategi jangka pendek agar ekonomi Indonesia bisa keluar dari stagnasi pertumbuhan 5%.
“100 hari pertama harus bisa memperbaiki daya beli, apapun yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan itu harus memperbaiki daya beli,” kata Eko dalam diskusi publik Indef ‘Ambisi Pertumbuhan 8%, Realistiskah?’
Hal ini, kata Eko, harus dilakukan agar konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, 5%. Kedua, upaya mencegah gelombang PHK. Pemerintah harus berupaya menekan jumlah PHK. Pasalnya, fenomena ini berisiko menekan daya beli.
“Dalam 100 hari itu tidak mudah juga, tetapi setidaknya ke depan PHK-PHK bisa dihindari. Salah satunya, ya memang jangan dinaikkin (PPN) yang saya bilang tadi. Ditunda dulu,” ujar Eko.
Ketiga adalah program makan bergizi gratis. Eko berharap program ini harus diimplementasikan secara efektif agar bisa mendongkrak daya saing UMKM. Selain itu, dia juga ingin agar program ini minim penyimpangan.
“Jangan sampai anggaran anak Rp 15.000, sampai ke siswa setengahnya…Kalau tidak efektif kebijakan MBG ini bisa berubah lima tahun ke depan,” kata Eko.
Adapun, baik Prabowo dan Gibran tidak pernah menuturkan soal program 100 hari. Mereka memperkenalkan perihal program Quick Wins. Berikut ini daftarnya:
1. Program makan siang bergizi gratis
2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik
3. Penuntasan TBC
4. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah
5. Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel, dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah
6. Membangun sekolah unggulan terintegrasi
7. Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare.
Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pengusaha, khususnya di sektor ritel dan pusat perbelanjaan. Mereka memproyeksikan kenaikan tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga barang, tetapi juga semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengungkapkan, daya beli masyarakat sudah menunjukkan pelemahan sejak awal tahun 2024. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN 12% hanya akan memperburuk situasi, di mana dampaknya akan terjadi kenaikan harga produk dan barang dan pada akhirnya mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja.
“Dari awal kami meminta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN ini dari 11% menjadi 12%, karena berpotensi semakin menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Karena kenaikan PPN ini akan mempengaruhi harga produk, harga barang akan naik,” kata Alphonzus saat ditemui di Hotel Santika ICE BSD Tangerang, Jumat lalu ditulis Minggu (17/11/2024).
Alphonzus mengingatkan bahwa daya beli masyarakat adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 57% dari total produk domestik bruto (PDB). Ia mengkhawatirkan penurunan daya beli ini akan menghambat target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
“Struktur masyarakat Indonesia kan didominasi oleh kelas menengah bawah. Artinya kalau ini terganggu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terdampak. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 57% didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, padahal pemerintah punya target 8%,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah juga menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, kenaikan PPN akan menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama dalam hal likuiditas.
Budihardjo menilai kenaikan PPN menjadi 12% akan mempengaruhi cash flow pelaku usaha, terutama karena mereka harus membayar pajak di awal meski pembayaran dari konsumen belum diterima sepenuhnya.
“Artinya, kadang-kadang kita harus setor pajak, sedangkan kita belum terima pembayaran. PPN 12% itu cukup besar. Jadi likuiditasnya terserap ke pajak sih,” kata Budi.
Selain itu, Budihardjo menyoroti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19, sehingga kebijakan kenaikan PPN 12% ini dianggap tidak tepat waktu.
Oleh sebab itu, para pengusaha secara kompak meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini. Jika pemerintah tetap menaikkan PPN jadi 12%, mereka berharap ada insentif atau stimulus yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah bawah, agar dampak negatif dapat diminimalisir.
“Kalau memang ini harus dilakukan (kenaikan) PPN 12%, penerimaan negara itu dibalikin ke bawah. Diberikan program-program yang menyentuh bawah, sehingga daya belinya naik ke atas,” ucapnya.
Sejalan untuk meminta penundaan implementasi PPN 12%, Budi berencana menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan audiensi.
“Ya kami kan dari awal mengimbau untuk ditunda PPN 12% karena situasinya sedang tidak tepat dan kami sedang merencanakan untuk PPN ini untuk mengirim surat ke Ibu Menteri (Sri Mulyani) melakukan audiensi,” kata Budi.
Dia tak menampik ihwal kenaikan PPN 12% telah tercantum dalam Undang-Undang. Namun, menurutnya itu bisa diganti dengan peraturan pengganti undang-undang untuk sementara waktu dari Presiden.
“Memang ini adalah undang-undang, tapi kan mungkin bisa dibantu dengan PERPU, mungkin peraturan Presiden pengganti undang-undang. Poinnya kami minta ditunda 1-2 tahun atau gimana, sambil lihat situasi itu. Jangan dilakukan dulu di Januari 2025, karena waktu sangat pepet,” pungkasnya.
Ketua API Julfi Hadi mengungkapkan, Indonesia sendiri merupakan negara yang dilingkari cincin api, sehingga Indonesia dikaruniai dengan cadangan panas bumi yang berlimpah.
“Indonesia adalah negara volcanic, negara gunung api. Karena itu Indonesia adalah negara geothermal. 40% dari reserve di dunia ada di Indonesia Sekitar 24 Giga Watt reserve ada di Indonesia. Tapi seperti pernyataan tadi, hanya 10% baru bisa dipakai,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Senin (11/11/2024).
Lantas, apa alasan belum maksimalnya pemanfaatan panas bumi nasional? Menjawab pertanyaan tersebut, Julfi membeberkan bergam faktor. Pertama, perihal tarif listrik khususnya pada sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dikembangkan oleh perusahaan swasta (IPP).
“Semua hubungannya commercial, bagaimana Perpres 2022 yang meng-guide tarif EBT itu. Kalau kita lihat dengan IPP, ini masih sub-commercial. Jadi kalau kita lihat return-nya atau IRR (internal rate of return) kira-kira segini ekspektasi IPP kira-kira di atas, ini gap tentunya harus diisi supaya bisa masuk ekspektasi,” kata Julfi.
Untuk faktor tersebut, Julfi menilai sumber energi panas bumi harus diturunkan tarifnya dengan cara menurunkan pengeluaran modal (capex) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan meningkatkan produksi energi panas bumi melalui pengembangan sumber-sumber panas bumi yang ada di Indonesia.
“Pertama, jelas harus menurunkan capex untuk membangunnya (PLTP). Dari tadinya US$ 6-7 juta per Mega Watt (MW), harus turun kira-kira US$ 5 juta per MW. Jadi untuk menurunkan megawatt per US$ ini bukan capex saja. Kita harus meng-enhance juga produksi dengan teknologi,” bebernya.
Faktor kedua, belum banyaknya industri hilirisasi panas bumi di Indonesia. Julfi mengatakan hilirisasi panas bumi bisa meningkatkan pemanfaatan panas bumi di Indonesia.
“Jadi kalau hilirisasi industri downstream ini kita bangun. Bukan saja menurunkan, cuman investment akan masuk, Banyak, termasuk dari proyek-proyek IPP akan mulai mengembangkan juga hilirisasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Julfi mengungkapkan faktor berikutnya adalah perihal insentif yang diberikan pemerintah untuk pengembangan panas bumi. Julfi menilai, jika pemerintah bisa memberikan insentif lebih menarik pada pengembangan panas bumi di Indonesia, bisa menarik berbagai IPP untuk masuk mengembangkan panas bumi nasional.
“Kalau pemerintah membantu ini (pemberian insentif), geothermal booming, investasi geothermal akan masuk, GDP akan naik, lapangan kerja akan naik, energy security, dan juga tentunya emission CO2 free. Jadi chicken and egg ini,” tandas Julfi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, atau dikenal sebagai bisnis Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK untuk mendorong LJK agar dapat menjembatani
“POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengamanatkan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion, yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan Emas dalam bentuk Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK,” sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi, Jumat, (15/11/2024).
Adapun tujuan peluncuran POJK tersebut untuk memberikan pedoman bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion antara lain mengenai cakupan Kegiatan Usaha Bulion, persyaratan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, mekanisme perizinan KegiatanUsaha Bulion, pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion dan penerapan prinsip kehati-hatian.
Selain itu, diatur penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud dan pelindungan konsumen, sertasistem pelaporan.
POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Lebih jauh berikut poin-poin aturan dalam POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.
Poin-poin Aturan Usaha Bulion:
a. Cakupan Kegiatan Usaha Bulion,
b. Persyaratan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion,
c. Mekanisme perizinan Kegiatan Usaha Bulion,
d. Pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion,
e. Penerapan prinsip kehati-hatian,
f. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risikobagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion,
g. Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaanterorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnahmassal, penerapan Strategi Antifraud dan pelindungan konsumen, dan
