Kapolsek Ciledug Kompol R.A. Dalby membenarkan kejadian tersebut terjadi di Jalan Bangun Reksa 2, Blok L. Ia menuturkan, pelaku sudah diamankan pihak kepolisian meski korban belum membuat laporan resmi.
“Sudah diamankan,” kata Dalby saat dihubungi, Sabtu (27/9/2025).
Dalby menjelaskan, pelaku mulanya masuk ke rumah korban dengan rencana mengambil sepeda motor. Namun, aksinya keburu dipergoki warga.
“Pelaku masih diamankan namun korban tidak mau laporan. Pelaku baru masuk rumah korban rencana mau mengambil sepeda namun keburu diketahui warga,” ujarnya.
Perdana Menteri Taiwan, Cho Jung-tai mengatakan prioritas utama adalah menemukan mereka yang hilang. Jumlah awal 152 orang direvisi menjadi hanya 17 orang setelah banyak orang ditemukan selamat.
“Terkait 14 orang yang meninggal dunia secara tragis, kami harus menyelidiki mengapa perintah evakuasi tidak dilaksanakan di area yang ditentukan,” ujarnya di Guangfu, melansir Reuters, Kamis (25/9/2025).
Jumlah korban tewas kemudian diperbarui 17 orang.
Banyak warga di Guangfu, mengatakan bahwa peringatan dini tidak memadai ketika sebuah danau meluap saat hujan deras yang dibawa Topan Super Ragasa pada hari Selasa.
Danau penghalang, yang terbentuk oleh tanah longsor, meluap dan mengirimkan banjir besar ke Guangfu.
Cho Jung-tai menyerukan penyelidikan atas kesalahan perintah evakuasi.
“Ini bukan tentang menyalahkan siapa pun, tetapi tentang mengungkap kebenaran,” katanya.
Petugas pemadam kebakaran mengatakan, semua korban tewas dan hilang berada di Guangfu. Banjir menghancurkan jembatan jalan utama di seberang sungai.
Saat hujan deras terus turun di Hualien, mobil polisi membunyikan sirene peringatan banjir baru di Guangfu pada Rabu. Ini membuat orang-orang berlarian ke area yang lebih aman sementara penduduk dan tim penyelamat berteriak: “Banjir datang, lari cepat.”
“Kami tidak akan kembali sampai luapan air selesai atau risiko luapan air berkurang. Terlalu berbahaya,” kata seorang perempuan yang menyebut nama keluarganya Tsai dari tempat penampungan darurat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah, sebagai salah satu langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia Papua. Program ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk memastikan anak-anak Papua tumbuh sehat dan cerdas.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Papua agar mendukung program Bapak Prabowo Subianto dengan adanya Makan Bergizi (MBG) untuk anak-anak kita,” ujar Tokoh Masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, Senin (22/9/2025).
“Program MBG atau Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak kita akan maju cerdas untuk ke depan, untuk di Tanah Papua,”sambungnya.
Nikolas melanjutkan, Program MBG sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing Papua dengan daerah lain di Indonesia.
“Kami bersaing dengan daerah-daerah lain atau provinsi lain di Indonesia, yang kami tinggal ke belakang,”ujarnya.
“Untuk itu, program pemerintah yang sudah bagus ini dengan adanya MBG, Makan Bergizi. Untuk itu, saya imbaukan untuk kita semua di Papua, kami mendukung program Bapak Presiden kita yang begitu bagus,”lanjutnya.
Dia juga menekankan pentingnya mendukung Program MBG agar anak-anak Papua semakin maju dan jangan sampai mereka terbelakang dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia.
“Kami mendukung agar program ini sampai di kampung-kampung didistribusi semua. Harus kita ikuti program pemerintah masa sekarang ini atau yang sekarang ini. Untuk mendukung kita orang-orang Papua, untuk memajukan orang Papua ke depan,”tuturnya.
Sehubungan dengan itu pemerintah menggelar sinkronisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kementerian Haji dan Umrah dengan Undang-Undang tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja ditetapkan.
“Maka dengan ditetapkannya Kementerian Haji dan Umrah, semua urusan yang terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah sudah tidak lagi di Kementerian Agama, tapi dialihkan sepenuhnya kepada Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Romo Syafi’i di Jakarta, Selasa.
Romo Syafi’i menjelaskan proses transisi kelembagaan ini juga mencakup pemindahan pegawai, tugas dan fungsi, serta aset.
“Ditentukan menyangkut tentang perpindahan personel, juga tugas dan fungsi dari personel itu berikut dengan aset. Ini tentu harus ada pembicaraan-pembicaraan yang transisional,” kata dia.
Menurut dia, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara juga menyampaikan pesan agar pelayanan haji ke depan harus lebih baik.
“Presiden sangat menginginkan pertama, agar pelayanan haji ke depan itu harus semakin lebih baik dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya,” ujar Wamenag.
Presiden berharap berbagai persoalan yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi terulang. Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar ongkos haji bisa lebih efisien melalui skema yang lebih sederhana.
“Apakah pengurangan durasi tinggal di Arab Saudi, atau juga dengan mekanisme penerbangan, juga dengan akurasi penetapan katering, hotel, dan (layanan) Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” kata Wamenag.
“Ke depan, tamu-tamu Allah harus benar-benar dimuliakan, dan penyelenggaraannya menjadi amanah pemerintah yang kini diperkuat dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya menambahkan.
“SFA (Super Full Annealing) Finish” adalah produk eksklusif kami yang melunakkan material tanpa mengubah komposisi kimiawi dengan mengoptimalkan kondisi manufaktur. Pelunakan ini meningkatkan kemampuan pengerjaan dan menurunkan gaya balik. Dengan demikian, proses dapat disederhanakan dan hasilnya dapat ditingkatkan, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi energi dalam proses manufaktur serta mengurangi dampak lingkungan.
Oleh karena itu, “SFA finish” kami untuk baja karbon dan baja perkakas karbon disertifikasi sebagai “Eco-Product” yang ramah lingkungan berdasarkan standar kami. Kami berkomitmen terhadap proses manufaktur berkelanjutan melalui penggunaan material ramah lingkungan secara luas, dengan target nol emisi CO2 pada tahun 2050.
Selanjutnya, produk ini merupakan penawaran eksklusif yang selaras dengan visi Rencana Bisnis ke-11 kami, “NIPPON KINZOKU 2030”. Dengan kata kunci “Near Net Performance” (mencapai performa yang dibutuhkan produk akhir di tingkat material), produk ini memenuhi kebutuhan pelanggan. Ke depannya, kami bertujuan untuk terus memperluas penjualan, utamanya di sektor otomotif.
Fitur dan Keunggulan SFA Finish
1. Komposisi Kimia Sifat produk ditingkatkan dengan mengoptimalkan kondisi canai dingin tanpa mengubah komposisi kimiawi.
2. Sifat Mekanis Dibandingkan dengan produk anil standar, produk ini memiliki keuletan yang unggul sekaligus lebih linak (kekuatannya lebih rendah).
3. Kemampuan Proses Gaya baliknya yang rendah menjaga bentuk produk tetap stabil setelah diproses.
4. Struktur Logam Ukuran karbida sferoid sekitar 1,0 hingga 1,5 μm, yang setara dengan pengerjaan akhir anil pada umumnya.
5. Sifat setelah Perlakuan Panas Struktur mikro dan kekerasan setelah proses quenching dan tempering setara dengan material serba guna.
Dia mengungkapkan saat ini Baleg DPR RI sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran.
“Kayaknya kebanyakan, nanti diaturlah perampas aset bagaimana, kayanya lebih pas di Komisi III, kan KUHAP juga di Komisi III, jadi in line begitu,” kata Iman saat rapat evaluasi prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Baleg akan terlalu banyak membahas RUU jika Perampasan Aset juga di Baleg.
Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR RI hanya memiliki sisa 32 hari kerja hingga Desember 2025. Untuk itu, menurut dia, DPR RI pun perlu membentuk sejumlah panitia kerja (panja) tambahan untuk membahas RUU baru.
“Mudah-mudahan dalam 32 hari kita dibikin dua atau tiga Panja, itu lebih efektif agar produk legislasi kita lebih dari segi kualitas maupun kuantitasnya lebih baik,” kata dia.
Sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan agar RUU tentang Perampasan Aset untuk dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU Perampasan Aset itu diusulkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Sebelumnya, RUU itu masuk pada Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.
“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” kata Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
“Silakan melakukan analisis dari masing-masing SPBU swasta, disampaikan surat ke kami, akan kami jadikan kajian untuk kebijakan tahun 2026,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.
Laode menegaskan bahwa arahan ihwal impor BBM untuk 2025 sudah jelas, yakni tidak ada impor tambahan untuk pengelola SPBU swasta dan meminta para pengelola SPBU swasta untuk memenuhi kebutuhan BBM mereka dengan melakukan sinkronisasi dengan Pertamina.
Arahan tersebut nantinya ditegaskan lewat surat yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), yang memerintahkan para pengelola SPBU untuk melakukan sinkronisasi.
“Nanti akan ada surat dari saya menyampaikan untuk sinkronisasi. Nanti, di sana (suratnya) ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” kata Laode.
Oleh karena itu, untuk 2026, kajian impor BBM dari SPBU swasta dibutuhkan guna mencegah terulangnya kelangkaan BBM, sebagaimana yang terjadi di Shell dan BP AKR sejak Agustus kemarin.
“Kepada pengusaha, tolong masukannya untuk kami persiapkan kebijakan 2026. Kalau untuk yang sekarang (2025), tolong kita jalankan dulu,” ucap dia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor bahan bakar minyak (BBM), merespons kelangkaan bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (BBM) swasta.
Laode menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertamanya menggelar rapat bersama seluruh SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas impor BBM.
Sebagaimana yang dimandatkan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode ingin menyesuaikan impor BBM antara Pertamina dan BBM swasta.
Koordinator Regional Provinsi Kepulauan Riau Anindita Ayu yang dikonfirmasi dari Natuna, Selasa, mengatakan 72 calon SPPG tersebut tersebar di lima kabupaten dan dua kota, yakni Kabupaten Natuna, Bintan, Lingga, Anambas, dan Karimun, serta Kota Batam dan Tanjungpinang.
SPPG merupakan lokasi atau dapur yang memproduksi dan menyiapkan makanan bergizi untuk para penerima manfaat program MBG.
“Saat ini ada 72 unit SPPG dalam proses pembangunan,” ucap Anindita.
Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat 10 calon SPPG di Kabupaten Natuna.
Mitra BGN yang dipercayai membangun ke-10 SPPG itu yakni Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Peduli Natuna Perbatasan, dan Yayasan Rakyat Cerdas Ternutrisi.
Menurut Anindita, program MBG membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak. Selain relawan dan kader posyandu, ketersediaan bahan pangan segar seperti sayur, buah, ikan, dan daging menentukan keberlanjutan program.
Menurut dia, dalam menjamin keamanan dan ketersediaan, kepala SPPG terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan setempat untuk memastikan ketersediaan bahan baku.
Ia menambahkan, keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Dengan adanya SPPG, kebutuhan bahan pangan dari petani, nelayan, peternak, dan pedagang lokal akan semakin meningkat.
Selain itu, program ini juga membuka lapangan pekerjaan baru melalui perekrutan relawan yang bertugas memproduksi sekaligus mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah dan posyandu.
“Teman-teman SPPG berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk pemenuhan bahan baku terutama sayur dan buah,” ucap dia.
“Fokus utama adalah mengurangi beban pengeluaran warga, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akses pekerjaan dan pelatihan serta menekan kantong-kantong kemiskinan,” kata Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Kota Padang, Selasa.
Maigus mengatakan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, setiap daerah, termasuk Kota Padang langsung menyusun upaya percepatan menekan angka kemiskinan di tanah air.
Khusus di Kota Padang, kata dia, pemerintah daerah sudah melakukan beberapa kebijakan. Pertama, untuk mengurangi beban pengeluaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan dan Pangan mengalokasikan anggaran sekitar Rp19,6 miliar untuk seragam dan lembar kerja siswa gratis, bantuan beras serta makanan bergizi bagi pelajar dan ibu hamil.
Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pemerintah setempat telah dianggarkan Rp1,5 miliar yang ditujukan bagi peningkatan keterampilan kepemudaan.
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kota Padang menunjukkan penurunan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Pada 2024 persentase penduduk miskin berada di angka 4,06 persen, atau turun 0,11 poin dibandingkan 2023. Meskipun demikian, masih ada sekitar 40.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah yang terdata.
Ia menyebutkan, program-program yang disusun pemerintah menargetkan graduasi atau pelepasan masyarakat dari status kemiskinan. Kriteria graduasi meliputi peningkatan pendapatan, jaminan pendidikan dan kesehatan, perumahan layak huni, kepemilikan aset produktif serta kemandirian dari bantuan sosial.
“Kondisi sebelum graduasi adalah pendapatan warga tidak tetap di bawah upah minimum kota, anak putus sekolah atau rumah tidak layak huni,” katanya.
Kemudian, untuk menekan angka kemiskinan di Kota Padang, ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Salah satunya meminta Baznas setempat melakukan verifikasi dan mengalihkan program yang sudah diambil alih APBD seperti beasiswa ke program produktif lain misalnya pemberian modal kerja.
“Kami minta Baznas segera mengubah rencana kerjanya agar bisa diprogramkan untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk lapangan kerja atau modal kerja,” kata Maigus.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penetapan enam KEK baru tersebut kini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
“Kemarin itu kan tujuh (KEK), tapi yang satu kan KITB (Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis) Batang kan sudah disetujui. Masih ada enam, salah satunya KEK Halal. Mudah-mudahan bisa segera disetujui,” kata Susiwijono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Untuk KEK Halal di Sidoarjo, Susiwijono menerangkan kawasan tersebut memiliki prospek besar mengingat Indonesia menargetkan posisi sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri halal global. Pemerintah ingin mengisi ruang dalam rantai pasok global yang selama ini didominasi negara lain.
Ia mencontohkan industri gelatin, yang umumnya diproduksi di China menggunakan tulang dan kulit babi, sementara pasarnya justru berada di Timur Tengah. Pemerintah ingin mengambil peran dalam produksi tersebut untuk mendapatkan nilai tambah.
“Kami ingin mengambil share itu, kami ingin mengambil nilai tambah barang-barang yang proses awal selesai di China, market-nya di Timur Tengah, belok dulu ke kawasan KEK Halal. Kami ambil nilai tambahnya di situ,” tuturnya.
Lebih lanjut, Susiwijono menambahkan sejumlah investor sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di KEK Halal Sidoarjo, termasuk di industri gelatin dan produk turunannya.
Adapun Indonesia saat ini memiliki 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah tersebut, 13 KEK berfokus pada sektor industri, sementara 12 lainnya di sektor jasa.
Tercatat, hingga semester I 2025, realisasi investasi kumulatif KEK mencapai Rp294,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 187 ribu orang.
Sementara sepanjang semester I 2025, KEK telah menyerap investasi hingga Rp40,48 triliun. Capaian itu mencakup 48,2 persen dari target investasi tahun ini yang ditetapkan Rp84,1 triliun.
