KPK Temukan Potensi Penyimpangan Dana Hibah Pemprov Jatim

KPK Temukan Potensi Penyimpangan Dana Hibah Pemprov Jatim

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengidentifikasi sejumlah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

“KPK melalui tugas Koordinasi dan Supervisi menyampaikan hasil deteksi potensi penyimpangan dan rekomendasi perbaikan tata kelola dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/7/2025).

Budi menjelaskan, Provinsi Jatim dalam periode 2023–2025, total anggaran hibah mencapai Rp12,47 triliun, dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 20.000 lembaga. Kemudian, dana itu dialokasikan ke berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

“Berdasarkan hasil evaluasi KPK, pengelolaan hibah di Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius. Minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas regulasi menjadi faktor utama yang membuka celah bagi praktik koruptif,” ujarnya.

“KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan penyimpangan dalam pengelolaan hibah, antara lain verifikasi penerima hibah tidak profesional, sehingga masih ditemukan pokmas fiktif dan duplikasi penerima. Tercatat 757 rekening dengan kesamaan identitas (nama, tanda tangan, dan NIK),” sambungnya.

PP Perlindungan Mangrove Perkuat Pemerintah dalam Penegakan Hukum

PP Perlindungan Mangrove Perkuat Pemerintah dalam Penegakan Hukum

PP Perlindungan Mangrove Perkuat Pemerintah dalam Penegakan

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait lingkungan hidup. Regulasi ini membawa angin segar bagi upaya pelestarian mangrove di Indonesia.

Kedua regulasi tersebut adalah PP Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) dan PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

“PP ini dirumuskan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan lembaga riset. Semangat kolaborasi ini harus terus kita jaga dalam implementasinya,” kata Guru Besar Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto, Senin (21/7/2025).

Menurut Denny, PP 27/2025 secara jelas menguraikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

“Pemerintah sebagai regulator, bertugas menyusun rencana pengelolaan, menetapkan fungsi ekosistem, dan memastikan penegakan hukum. Koordinasi antar kementerian menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan,”ungkapnya.

Sementara,  pelaku usaha yang beroperasi di sekitar ekosistem mangrove memiliki kewajiban untuk mencegah kerusakan, melakukan penanggulangan jika terjadi insiden, dan memulihkan area yang terdampak

PP ini juga mengakui kearifan lokal dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses pemanfaatan yang berkelanjutan.

“Pendekatan lanskap terintegrasi dari hulu ke hilir yang diamanatkan dalam PP ini tidak akan berjalan tanpa kerja sama yang solid. Kita harus melihat mangrove bukan sebagai objek yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung,”ungkapnya.

Toyota Vellfire Bawa Perempuan Cantik Tabrak Sejumlah Kendaraan, 2 Orang Jadi Korban

Toyota Vellfire Bawa Perempuan Cantik Tabrak Sejumlah Kendaraan, 2 Orang Jadi Korban

Toyota Vellfire Bawa Perempuan Cantik Tabrak Sejumlah Kendaraan

 Kecelakaan beruntun melibatkan mobil Toyota Vellfire, Toyota Avanza, dan becak motor (betor) terjadi di Jalan Sei Batang Hari, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (21/7/2025).

Dalam kecelakaan tersebut, dua pengemudi mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Thamrin untuk mendapatkan perawatan medis.

Saksi mata di lokasi kejadian, Ridwan, mengatakan Toyota Vellfire sempat terlihat tidak stabil sebelum akhirnya menabrak kendaraan di depannya.

“Sepertinya sopir Vellfire itu mengantuk. Mobilnya oleng, keluar jalur, dan langsung menabrak Avanza. Betor yang di belakang juga ikut menabrak,” ujar Ridwan di lokasi.

Ridwan menambahkan, saat kejadian, Toyota Vellfire membawa seorang penumpang perempuan yang langsung meninggalkan lokasi tak lama setelah kecelakaan.

“Perempuannya langsung pergi, cuma sopirnya yang luka. Kalau Avanza, hanya sopir saja, tidak ada penumpang,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun Okezone, Toyota Vellfire berwarna putih datang dari arah Rumah Sakit Bunda Thamrin menuju Jalan Sunggal.

Namun, saat melintasi ruas jalan tersebut, kendaraan mewah itu diduga oleng dan keluar jalur sebelum menghantam bagian depan Toyota Avanza berwarna hitam yang datang dari arah berlawanan.

Tabrakan juga menyebabkan sebuah betor yang berada di belakang Avanza ikut menabrak bagian belakang mobil tersebut.

Prabowo: PDIP dan Gerindra Kakak Adik, Jadi Harus Ada yang Koreksi Kita

Prabowo: PDIP dan Gerindra Kakak Adik, Jadi Harus Ada yang Koreksi Kita

Presiden RI Prabowo Subianto saat peluncuran 80 ribu koperasi desa (Kopdes) Merah Putih

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkit hubungan PDI-P dan Gerindra saat peluncuran 80 ribu koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak dan adik.

Hal itu disampaikan saat peluncuran 80.000 Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Prabowo mulanya mengutip semboyan Presiden Pertama RI Soekarno tentang niat menyejahterakan bangsa.

“Saya percaya niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno. Yang saya katakan, Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo

“Nyuwun sewu, Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga,” imbuh dia.

Prabowo juga berkelakar tentang Marhaen di dirinya. Hal itu pun membuat para politikus PDIP lainnya seperti Bambang Pacul dan Utut Adianto tertawa mendengarkan Prabowo.

Duh! Aturan Dedi Mulyadi Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB Dibatalkan Wali Kota Bekasi

Duh! Aturan Dedi Mulyadi Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB Dibatalkan Wali Kota Bekasi

Aturan Dedi Mulyadi Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB Dibatalkan Wali Kota Bekasi/ist

Pemerintah Kota Bekasi membatalkan masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB secara serentak sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pasalnya, penerapan jam masuk sekolah secara serentak itu menimbulkan dampak kemacetan yang parah.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan, setelah satu minggu menerapkan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB, anggota Dinas Perhubungan telah menerapkan skema pengaturan rekayasa lalu lintas dengan maksimal.

Namun kata Tri, hal tersebut tak cukup menolong kemacetan lalu lintas yang ada di Kota Bekasi.

“Ternyata dengan bertumpuknya pada satu jam yang sama, ini membuat terjadi berbagai antrean dan kemudian kemacetan di beberapa ruas jalan terutama di lokasi-lokasi kawasan tempat sekolah,” ujar Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Tri menyampaikan bahwa penerapan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB itu hanya berlaku pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara untuk SD dan SMP dikembalikan ke aturan awal pada pukul 07.00 WIB.

“Berdasarkan hasil uji coba selama seminggu itu ternyata tidak pas, oleh karena itu perlu adanya modifikasi, makanya kita bagi yang SMA 06.30 WIB, SD dan SMP jam 07.00 WIB,” ujarmya.

Emosi Beras Dioplos, Prabowo: Pengkhianatan kepada Bangsa dan Rakyat, Saya Tidak Terima!

Emosi Beras Dioplos, Prabowo: Pengkhianatan kepada Bangsa dan Rakyat, Saya Tidak Terima!

Emosi Beras Dioplos, Prabowo: Pengkhianatan kepada Bangsa dan Rakyat, Saya Tidak Terima!

 Presiden Prabowo Subianto meminta penegak hukum mengusut kasus beras oplosan dengan modus beras biasa dikemas dengan stempel beras premium. Karena hal itu merupakan tindak pidana.

“Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium, dijual Rp.5000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana,” kata Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Prabowo mengaku mendapatkan laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia mencapai Rp100 triliun tiap tahunnya. Angka tersebut, kata dia, dinikmati oleh segelintir kelompok usaha.

“Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” ujar dia.

“Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah Bea cukai inilah dan sebagainya ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4,5 kelompok usaha,” sambungnya.

Oleh karena itu, Prabowo tidak terima adanya praktik penipuan beras oplosan tersebut. Sebab, dia mengatakan, telah di sumpah dihadapan rakyat.

“Ini adalah penghianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah terus miskin,”ujarnya.

Israel Tembaki Massa yang Antre Bantuan di Gaza, 67 Orang Tewas

Israel Tembaki Massa yang Antre Bantuan di Gaza, 67 Orang Tewas

Warga mengantre bantuan kemanusiaan di Gaza.

Setidaknya 67 warga Palestina tewas akibat tembakan tentara Israel saat mereka menunggu truk bantuan PBB di Gaza utara pada Minggu (20/7/2025), kata Kementerian Kesehatan Gaza. Ini merupakan salah satu jumlah korban terbesar dari kekejaman Israel terhadap warga Palestina yang mencari bantuan makanan, yang berulang kali terjadi baru-baru ini.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa puluhan orang terluka dalam insiden tersebut. Sebelumnya, pada Sabtu (19/7/2025), tembakan tentara Israel menewaskan 36 orang, dengan enam orang lainnya tewas di dekat lokasi bantuan di selatan Gaza, menurut kementerian.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah melepaskan tembakan peringatan ke arah kerumunan ribuan orang di Gaza utara pada Minggu untuk mengusir apa yang disebutnya sebagai “ancaman langsung”. Militer Israel juga mengatakan bahwa temuan awal menunjukkan angka korban yang dilaporkan dilebih-lebihkan, dan pihaknya “tidak secara sengaja menargetkan truk bantuan kemanusiaan”.

Israel tidak segera mengomentari insiden di selatan.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) mengatakan bahwa tak lama setelah memasuki Gaza, konvoi WFP yang terdiri dari 25 truk yang membawa bantuan pangan bertemu dengan “kerumunan besar warga sipil yang kelaparan” yang kemudian ditembaki.

“WFP menegaskan kembali bahwa segala kekerasan yang melibatkan warga sipil yang mencari bantuan kemanusiaan sama sekali tidak dapat diterima,” kata WFP dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok militan tersebut marah atas meningkatnya jumlah kematian dan krisis kelaparan di wilayah kantong tersebut, dan hal ini dapat berdampak buruk pada perundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Qatar.

Demo Ojol Memanas! Massa Nyaris Bentrok dengan Polisi di Monas

Demo Ojol Memanas! Massa Nyaris Bentrok dengan Polisi di Monas

Demo Ojol Memanas! Massa Nyaris Bentrok dengan Polisi diMonas

Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan dekat pintu Barat Daya Monumen Nasional (Monas), Senin (21/7/2025). Setibanya di lokasi aksi, peserta demo langsung terlibat cekcok dengan polisi.

Pantauan Okezone di lokasi, ribuan pengemudi ojol awalnya tiba sekira pukul 14.26 WIB. Massa datang dengan satu mobil komando dengan dikawal ratusan motor di depannya.

Setibanya di lokasi, salah satu peserta aksi menyalakan flare sebagai bentuk kedatangan rombongan. Namun hal tersebut ternyata di larang oleh pihak kepolisian dan meminta pendemo tersebut mematikan petasan itu.

Akan tetapi, peserta aksi tersebut tetap menyalakan flare tersebut hingga akhirnya petasan itu direbut oleh petugas kepolisian. Sempat terjadi cekcok antara peserta aksi dan polisi, namun situasi akhirnya berjalan kondusif.

Adapun dalam aksi hari ini, ratusan pengemudi Ojol membawa lima tuntutan. Salah satunya adalah meminta agar aplikator membebankan biaya potong hanya 10 persen.

Ketum Perindo Memuji Keindahan Pantai Impos, Potensi Pariwisata yang Besar

Ketum Perindo Memuji Keindahan Pantai Impos, Potensi Pariwisata yang Besar

Ketua Umum Partai Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo (AHT) menghadiri ramah tamah bersama masyarakat Kabupaten Lombok Utara

 Ketua Umum Partai Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo (AHT) menghadiri ramah tamah bersama masyarakat Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, di Pantai Impos, Tanjung, Lombok Utara. Kehadiran Angela disambut hangat masyarakat Lombok Utara.

Angela didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Perindo seperti Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP), Ketua DPW Partai Perindo H. Hairul Rizal, dan Bupati Lombok Utara Dr. TGH. Najmul Ahyar.

Saat tiba di lokasi acara, Angela disambut dengan pemasangan jong, yang merupakan tutup kepala bagi perempuan adat Bayan. Ia mengaku sangat senang menghadiri acara yang berlangsung di tepi Pantai Impos.

“Luar biasa kondisi alamnya. Banyak tempat yang sudah saya datangi, tapi tidak kalah indahnya dengan Pantai Impos ini,” ujar Angela di hadapan ratusan pengurus dan kader Partai Perindo NTB, Senin (21/7/2025).

Dalam sambutannya, Angela menyatakan NTB dikenal dengan potensi pariwisatanya. Partai Perindo dalam hal ini berkomitmen ikut memajukan sektor pariwisata.

Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Polda Jabar Bidik Tersangka

Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Polda Jabar Bidik Tersangka

Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Polda Jabar Bidik Tersangka

Polda Jawa Barat mengambil alih penanganan kasus pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Polisi masih melakukan penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab utama peristiwa yang mengakibatkan tiga orang tewas.

“(penanganan kasus) diambil Polda Jabar. Kami masih terus lakukan asistensi terhadap penyelidikan kasus tersebut,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Senin (21/7/2025).

Hendra menyatakan, penyelenggara acara atau event organizer (EO) berpotensi diperiksa oleh Polda Jabar.

Pasalnya, pihak EO merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan acara.

“Tahapan kami adalah penyelidikan awal. Kalau mempelai kan sudah menyerahkan (penyelenggaraan acara) kepada EO,” tutup Hendra.