Kekerasan di lingkungan sekolah harus dicegah berbagai pihak. Seandainya suatu saat terjadi kekerasan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan siswa, orang tua, maupun guru yang mengetahuinya?
Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi baru baru ini menertibkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).
Penanganan kekerasan pada siswa memerlukan pendekatan yang serius, sensitif, dan efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh sekolah dan pihak terkait untuk menangani kekerasan pada siswa:
Pencegahan dan Pendidikan: Penting untuk memberikan pendidikan tentang kekerasan dan pentingnya menghindarinya. Sekolah harus menerapkan program anti-kekerasan dan mengajarkan keterampilan sosial serta emosional kepada siswa.
Pembentukan Kebijakan: Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan kekerasan, termasuk prosedur pelaporan dan tindakan yang akan diambil jika ada insiden kekerasan.
Komitmen Terhadap Keamanan: Memastikan bahwa lingkungan sekolah aman bagi semua siswa dengan memonitor area yang rentan, seperti koridor dan kamar mandi.
Pendidikan Guru dan Staf: Guru dan staf sekolah harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan tahu bagaimana meresponsnya dengan bijak dan sesuai.
Komunikasi Terbuka: Menciptakan saluran komunikasi terbuka antara siswa, guru, staf, dan orang tua untuk memungkinkan laporan dan diskusi tentang kekerasan.
Penanganan Kasus: Jika terjadi kekerasan, sekolah harus segera menangani kasus tersebut. Ini termasuk wawancara dengan semua pihak yang terlibat, menyediakan dukungan kepada korban, dan memberikan sanksi atau konsekuensi yang sesuai kepada pelaku.
Konseling dan Dukungan Mental: Korban kekerasan dan pelaku mungkin memerlukan dukungan konseling untuk membantu mereka mengatasi trauma atau masalah emosional.
Intervensi Restoratif: Menggunakan pendekatan restoratif untuk membantu siswa yang terlibat dalam kekerasan berbicara dan memahami dampak tindakan mereka serta memulihkan hubungan.
Kemitraan dengan Orang Tua: Melibatkan orang tua dalam menangani kasus kekerasan, membangun kemitraan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman.
Evaluasi dan Pemantauan: Mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil dan terus memantau situasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Undang-undang terkait kekerasan pada siswa bisa berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara memiliki peraturan khusus yang melindungi siswa dari kekerasan di sekolah, sedangkan yang lain mungkin mengacu pada undang-undang umum tentang kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi.
Contoh undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan pada siswa di beberapa negara meliputi:
Undang-Undang Perlindungan Anak: Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan anak yang juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan pada siswa di sekolah.
Undang-Undang Pendidikan: Beberapa negara memiliki undang-undang pendidikan yang mencakup ketentuan tentang perlakuan yang aman dan non-kekerasan terhadap siswa di sekolah.
Kode Etik Pendidik: Beberapa negara memiliki kode etik atau pedoman perilaku bagi pendidik yang mencakup larangan terhadap kekerasan pada siswa.
Undang-Undang Anti-Pelecehan: Beberapa negara memiliki undang-undang yang secara khusus melarang pelecehan dan kekerasan seksual pada siswa.
Undang-Undang Anti-Penganiayaan: Undang-undang yang melarang penganiayaan atau kekerasan fisik pada siapa pun, termasuk siswa di sekolah.
Undang-Undang Pendidikan Inklusif: Undang-undang yang mendukung pendidikan inklusif dan melarang diskriminasi serta perlakuan tidak adil terhadap siswa dengan kebutuhan khusus.
Penting untuk mengetahui undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi Anda terkait dengan kekerasan pada siswa. Jika Anda ingin informasi lebih rinci tentang undang-undang spesifik di negara tertentu, saya sarankan untuk mencari sumber-sumber hukum resmi atau berkonsultasi dengan ahli hukum atau cendekiawan hukum yang berpengalaman.
